Media Utama Terpercaya

19 November 2026, 17:02
Search

WALHI Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa, Dugaan Kepentingan Tambang. ESDM Buka Suara.

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Pemindahan badak Jawa
WALHI Duga Ada Kepentingan Tambang di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa [Foto: walhi.or.id]

Jakarta, mu4.co.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tegas menolak wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

WALHI menilai pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah ini justru berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak Jawa dari habitat aslinya. Apalagi, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak lagi untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya.

Diketahui, wacana pemindahan badak Jawa pertama kali dilontarkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo. Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah pun mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan pemindahan satwa yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.

“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi, dikutip dari laman walhi.or.id, Kamis (19/11/2026).

“Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya,” sambungnya.

Baca juga: Pemerintah Usul Badak Jawa Dipindah dari Ujung Kulon, DPR Minta Kajian Mendalam!

Di tengah wacana tersebut, WALHI justru melihat adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh mengenai kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan badak Jawa dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Salah satu konteks yang dicermati adalah keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

“Ini merupakan situasi yang janggal dan kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK. Kawasan konservasi tidak boleh diperlakukan seolah-olah tersedia untuk dialihfungsikan menjadi ruang eksploitasi sumber daya alam. Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.

WALHI pun mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah juga harus membuka informasi mengenai dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk peta spasial yang memperlihatkan secara jelas keterkaitannya dengan batas dan zonasi TNUK. Selain itu, pemerintah harus memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengancam kawasan konservasi maupun ekosistem penyangganya.

Tanggapan Kementerian ESDM

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Siaran Pers pada 17 November 2026. Pihaknya menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan laut sejak 2013. Usulan tersebut kembali diajukan pada 2015 hingga sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan ini kemudian dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Nomor 84.K Tahun 2022, lalu diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia dikutip dari esdm.go.id, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Meski demikian, Anggia menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Kementerian ESDM pun berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

[post-views]
Selaras