San Marino, mu4.co.id – Setelah Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, San Marino yang merupakan negara kecil di Eropa yang dikelilingi oleh Italia, juga menyatakan akan segera mengakui Negara Palestina meskipun ditentang oleh Israel.
Sebagai langkah menuju pengakuan tersebut, Menteri Luar Negeri San Marino, Luca Beccari, mengumumkan rencana untuk mencabut perwakilan diplomatik Palestina.
Beccari menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan bilateral yang diadakan pada Kamis (29/8) dengan Duta Besar Palestina untuk Italia, Abeer Odeh, di Piggy Palace, markas besar Kementerian Luar Negeri San Marino.
“Dalam pertemuan tersebut, Beccari menyinggung keputusan Parlemen San Marino yang mengadopsi perwakilan diplomatik Palestina, yang menegaskan keberadaan perwakilan Negara Palestina di Republik San Marino, menjelaskan akan dipromosikan menjadi perwakilan diplomatik, sebagaimana sebuah langkah penting menuju pengakuan Negara Palestina,” menurut laporan Media Berita Palestina (Wafa), Khaberni, dilansir dari TribunNews, Sabtu (31/8).
Beccari menjelaskan bahwa parlemen San Marino menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan di PBB untuk pengakuan penuh Palestina sebagai negara anggota. Dia juga menekankan perlunya menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan mendorong pengaktifan koridor kemanusiaan.
Baca Juga: Siap-siap! Israel Bakal Balas Dendam Ke Negara-negara yang Akui Palestina!
“Beccari juga memberi penjelasan kepada Duta Besar Odeh tentang posisi bersejarah yang diambil Republik San Marino dalam koridor Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memberikan suara mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” demikian laporan tersebut.
Beccari menekankan bahwa pertemuannya dengan Dubes Abeer Odeh merupakan langkah awal dalam membangun hubungan diplomatik antara kedua negara sahabat. Ia juga menegaskan bahwa terjalinnya hubungan diplomatik ini bisa mendahului pengakuan resmi Negara Palestina, yang akan dilakukan melalui beberapa langkah cepat.
“Ada keinginan kuat untuk mengakui Negara Palestina tidak hanya oleh Parlemen, tapi juga oleh pemerintah,” tambahnya.
(TribunNews)
