Jakarta, mu4.co.id – Keputusan pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi 2024 memicu protes puluhan ribu warga melalui petisi online.
Dalam keputusan terbaru, CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026. Padahal, menurut surat edaran BKN, pengangkatan CPNS semula dijadwalkan antara 22 Februari – 23 Maret 2025, dan PPPK tahap 1 pada Februari 2025 serta tahap 2 pada Juli 2025.
Keputusan pemerintah ini mendapat protes dari masyarakat. Puluhan ribu warga menandatangani petisi online di change.org untuk mendesak percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK.
Petisi berjudul “Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS & PPPK Tahap 1 2024” telah mendapat 59.402 tanda tangan pada Sabtu (08/03) pukul 10.34 WIB dan ditujukan kepada Kementerian PAN-RB, BKN, serta instansi terkait.
Baca juga: Penjelasan MenpanRB Terkait Diundurnya Pengangkatan CPNS 2024 Hingga Oktober 2025
Pihak yang mengajukan petisi memaparkan alasan mengapa petisi itu dibuat:
- Memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi.
- Menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik.
- Menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas.
- Mendukung kelancaran pelayanan publik.
- Karena banyak peserta yang telah diminta mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS atau PPPK, sehingga kini mengalami pengangguran dan kehilangan penghasilan tetap, sementara proses pengangkatan belum juga selesai. Kondisi ini menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis yang berat bagi kami dan keluarga.
Petisi lain di change.org menolak penundaan pengangkatan CPNS 2024 hingga Oktober 2025. Petisi berjudul “Total Pengangkatan CPNS Serentak 1 Oktober 2025! Segera Sesuai Timeline Awal!” telah mendapat 1.901 tanda tangan pada Sabtu (08/03) pukul 10.34 WIB. Petisi ini menyoroti tiga masalah utama akibat penundaan tersebut.
Mengubah timeline tanpa kepastian
Lonjakan pengangguran. Dengan adanya penundaan ini, ratusan ribu CPNS harus menunggu lebih lama tanpa kepastian pendapatan.
Bertentangan dengan rapat komisi II DPR. Petisi itu mengatakan dalam rapat dengan Komisi II DPR, disampaikan bahwa pengangkatan CPNS diharapkan dipercepat, bukan ditunda.
Atas dasar itu, petisi tersebut mengajukan tiga tuntutan.
Pertama, mengembalikan skema pengangkatan CPNS sesuai kesiapan instansi, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.
Kedua, jika tetap ingin menerapkan batas maksimal 1 Oktober 2025, biarkan instansi yang siap lebih awal untuk tetap mengangkat CPNS mereka lebih cepat.
Ketiga, memberikan klarifikasi resmi yang transparan terkait perubahan kebijakan pengangkatan CPNS 2024.
“Kami mendesak Kemenpan-RB dan BKN untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini demi kepastian masa depan CPNS 2024. Jangan biarkan ratusan ribu CPNS harus menanggung ketidakpastian lebih lama!,” bunyi petisi itu dikutip dari Kompas, Jum’at (14/3).
(Kompas)
