Banjarbaru, mu4.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik ratusan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov Kalsel, Jumat (8/5).
Pelantikan dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Dalam arahannya, Muhidin menegaskan seluruh pejabat yang baru dilantik akan menjalani evaluasi berkala setiap enam bulan. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan kinerja aparatur berjalan maksimal dan sesuai target.
Ia meminta Sekretaris Daerah serta kepala dinas memberikan penilaian objektif terhadap pejabat di masing-masing instansi, baik yang menunjukkan performa sangat baik maupun yang dinilai kurang optimal.
“Saya meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan para Kepala Dinas untuk memberikan penilaian kinerja secara objektif, baik yang ‘Sangat Baik’ maupun ‘Kurang Baik’,” ujarnya dilansir dari Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (8/5).
Baca juga: Gubernur Kalsel Lantik Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dan 10 Pejabat Lainnya. Ini Daftar Namanya!
Muhidin mengatakan pejabat yang dinilai tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik dapat segera dievaluasi dan ditempatkan pada posisi yang lebih sesuai tanpa harus menunggu dua tahun masa jabatan.
“Jika dalam enam bulan pekerjaan dianggap tidak tuntas atau kurang bagus, maka pejabat tersebut bisa segera dievaluasi atau dilantik kembali pada posisi yang lebih tepat,” tambahnya.
Selain soal kinerja, ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta loyalitas kepada pimpinan daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menyebut jumlah pejabat struktural yang dilantik mencapai 167 orang. Rinciannya terdiri dari pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.
Baca juga: Polda Kalsel Ungkap 28 Kasus BBM dan LPG Ilegal, Rugikan Negara Rp12,4 Miliar!
Selain itu, terdapat pula 25 pejabat fungsional yang ikut dilantik untuk memperkuat pelayanan pemerintahan, termasuk di sektor pendidikan dan administrasi sekolah.
”Setiap 6 bulan akan kami evaluasi. Jika nilainya sangat baik, bisa saja dilakukan rotasi meskipun belum menjabat selama dua tahun. Standarnya memang dua tahun, tapi prestasi kerja yang sangat baik memungkinkan adanya percepatan rotasi,” jelas Noryadi.
Noryadi menambahkan, saat ini masih terdapat tiga posisi Eselon II yang belum terisi, yakni di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), posisi staf ahli, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel.
Menurutnya, pengisian jabatan tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari gubernur dan kemungkinan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.
(Media Center Provinsi Kalimantan Selatan)
