Makkah, mu4.co.id – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mencopot sejumlah penanda milik Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di tenda Arafah saat meninjau kesiapan Armuzna pada Kamis (21/5). Ia juga menegur syarikah yang membiarkan identitas KBIHU terpasang di area tenda jemaah.
Dari hasil peninjauan, beberapa tenda yang dikelola syarikah Rakeen dan Duyuful Bait terlihat dipasangi nama kloter, identitas KBIHU, hingga logo syarikah di pintu masuk sehingga terkesan sebagai penanda resmi. Ia menilai pemasangan tersebut dilakukan sepihak tanpa koordinasi dengan pemerintah.
“Yang melakukan pengaplingan ini adalah KBIHU. Mereka memilih tenda sendiri tanpa sepengetahuan dari Kementerian Haji dan Umrah,” ucap Dahnil dikutip dari Liputan6, Ahad (24/5).
Dahnil meminta pihak syarikah segera menertibkan pemasangan identitas tersebut. Ia menegaskan praktik pengaplingan tenda dapat merugikan jemaah karena mengganggu skema penempatan resmi yang telah disusun pemerintah.
Ia menyebut kasus serupa pernah terjadi pada musim haji sebelumnya hingga membuat sejumlah jemaah tidak mendapat tenda. Karena itu, Dahnil menegaskan penempatan tenda jemaah di Arafah dan Mina sepenuhnya menjadi kewenangan PPIH Arab Saudi, bukan KBIHU.
“Kasihan jemaah nanti. Ada yang enggak dapat tenda gara-gara mengatur sendiri. Semestinya yang ngatur Kemenhaj,” katanya.
Pemerintah memperingatkan KBIHU yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin operasional karena dinilai berpotensi mengacaukan distribusi jemaah saat puncak haji.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menyebut pembagian tenda Arafah dan Mina telah ditetapkan sehingga KBIHU diminta tidak lagi memasang identitas di area Armuzna. Pemerintah juga terus mematangkan layanan puncak haji, mulai dari konsumsi, kesehatan, transportasi, hingga kesiapan petugas lapangan.
(Liputan6)
