Jakarta, mu4.co.id – Terkait Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan soal rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada NU dan Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan masih menunggu terlebih dulu surat keputusan (SK) resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait niat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ingin memberikan izin usaha pertimbangan (IUP).
“Bahlil sebagai menteri sudah menyampaikan maksud dan niat baiknya. Tapi itu kan harus ditandatangani Presiden. Dan sikap Muhammadiyah menunggu SK resmi dari Presiden saja,” kata Anwar dilansir dari cnnIndonesia, Selasa (30/4).
Baca juga: Menko Marves Sebut Indonesia Akan Kerja Sama Pertanian Padi Dengan China, Simak Penjelasannya!
Anwar mengatakan Muhammadiyah akan membahasnya lebih lanjut jika sudah ada keputusan dari Jokowi. Kini Muhammadiyah belum bersikap apapun lantaran hal ini baru bersifat rencana.
Ia juga mengatakan pemerintah belum ada pembicaraan dengan Muhammadiyah terkait rencana pemberian IUP tersebut.
“Ya belum [ada pembicaraan],” kata dia.
Meski begitu, Anwar menilai niat baik pemerintah untuk memberikan IUP perlu diapresiasi. Terlebih, ia menyoroti selama ini yang kerap mendapatkan IUP hanya individu-individu semata.
“Tapi ormas yang mengurusi masalah agama dan ekonomi kok enggak dikasih. Sementara negara ini berdasarkan asas Tuhan Yang Maha Esa. Tentu menurut saya organisasi keagamaan selain Islam juga harus dikasih, diberi kesempatan. Kita tunggu saja,” ujar Anwar.
Baca juga: Menteri Investasi BKPM Sebut NU dan Muhammadiyah Bisa Diberi Izin Tambang. Simak Penjelasannya!
Sebelumnya Bahlil beralasan para ormas keagamaan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan diberikan izin tambang. Baginya, ormas keagamaan memiliki peran yang cukup penting dalam masa-masa perjuangan Indonesia melawan penjajah.
“Logikanya begini, kalian punya hati enggak sih? NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, pura Hindu, di saat Indonesia belum merdeka, emang siapa yang memerdekakan bangsa ini?” tegasnya usai konferensi pers di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
