Kelangkaan BBM Subsidi di Kalsel, Pemprov Kalsel Gandeng TNI-Polri Untuk Segera Bentuk Satgas!

Banjarbaru, mu4.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan akan segera mengambil langkah penanganan terkait kelangkaan BBM subsidi yang terjadi di sejumlah daerah di Kalsel.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin mengatakan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum sepakat membentuk satuan tugas khusus guna memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima aksi penyampaian pendapat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).

Baca juga: Pertamina Imbau Masyarakat Reset QR Code Pembelian BBM Subsidi. Ini Alasannya!

“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan ini dan juga sudah memutuskan bersama seluruh elemen yang ada, baik itu Polisi, TNI, maupun pihak lainnya. Kita akan bentuk satgas sehingga mudah-mudahan kelangkaan ini tidak ada lagi,” ujar Syarifuddin dilansir dari Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (14/5).

Menurutnya, pembentukan satgas telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Korem, dan Polda Kalimantan Selatan.

Ia menegaskan langkah percepatan penanganan akan segera dilakukan untuk mengetahui penyebab kelangkaan BBM subsidi sekaligus mencari solusi penanganannya.

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru Sidak SPBU, Pastikan Stok BBM Aman

“Kita sudah diyakinkan oleh pihak-pihak yang tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah itu akan segera dilakukan. Minggu ini sudah bisa dilaksanakan,” katanya.

Dalam aksi tersebut, LSM SAKUTU menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah menetapkan status darurat BBM, menambah kuota Biosolar subsidi, membentuk Satgas Anti Mafia BBM, hingga menindak oknum yang diduga terlibat praktik pelansiran BBM subsidi.

Selain itu, massa juga meminta keterbukaan data distribusi BBM subsidi oleh Pertamina Patra Niaga untuk mencegah penyimpangan di lapangan.

(Media Center Provinsi Kalimantan Selatan)