Kuala Lumpur, mu4.co.id – Malaysia dan Singapura menolak wacana Indonesia untuk memungut tarif kapal di Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa Selat Malaka dikelola berdasarkan kesepahaman bersama antara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand.
Oleh karena itu, pihaknya menyebut tidak ada negara yang berhak menentukan kebijakan secara sepihak. “Apa pun yang akan dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itu adalah pemahaman kami – tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ketika kami membuat perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya – tidak ada keputusan sepihak,” ujarnya, Rabu (22/04/2026).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menegaskan bahwa ketiga negara – Indonesia, Malaysia, dan Singapura – memiliki kepentingan bersama untuk menjaga Selat Malaka tetap terbuka. Ia juga menekankan bahwa kebebasan navigasi merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
“Hak lintas transit dijamin untuk semua pihak. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, menghambat, atau mengenakan tarif di kawasan kami. Hak lintas transit bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara pesisir. Ini bukan lisensi untuk ditundukkan. Ini bukan tarif yang harus dibayar. Ini adalah hak semua kapal dari semua negara untuk melintas,” tegasnya.
Baca juga: Selat Hormuz Diblokade, Ketegangan Merambat ke Selat Malaka
Sebelumnya, Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana untuk negara-negara di sekitar Selat Malaka mengenakan biaya pada kapal yang melintas, meniru rencana Iran di Selat Hormuz. Namun ia juga menyebut bahwa jika kebijakan tersebut diterapkan, maka harus melibatkan Malaysia dan Singapura sebagai negara pesisir lainnya. Bahkan ia sempat menyebutkan soal potensi pembagian pendapatan.
“Kami berada di jalur perdagangan dan energi global yang strategis, tetapi kami tidak mengenakan biaya pada kapal yang melintas di Selat Malaka. Sekarang Iran sedang mempertimbangkan untuk mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz. Jika kita membaginya bertiga antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu bisa jadi sesuatu yang besar, bukan?” katanya.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa rencana tersebut tidak sederhana untuk direalisasikan. “Seandainya sesederhana itu, tetapi kenyataannya tidak,” lanjutnya.
Diketahui, Selat Malaka menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 200 kapal melintas setiap hari atau lebih dari 90.000 kapal per tahun. Jalur ini mencakup sekitar seperempat perdagangan global. Selain itu, sekitar 80 % impor minyak China juga melewati selat ini, menjadikannya titik strategis yang sangat penting. Kekhawatiran atas gangguan di Selat Hormuz turut memicu perhatian terhadap Selat Malaka, termasuk potensi meningkatnya ketegangan geopolitik.
(kompas.com)
