Jakarta, mu4.co.id – Indonesia membawa lima agenda strategis untuk memperkuat aksi iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11). Salah satu prioritasnya adalah mendorong industrialisasi hijau dan mempercepat transisi energi bersih menuju pembangunan rendah emisi.
Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, kelima agenda tersebut diperkenalkan melalui Paviliun Indonesia di COP31.
“Pertama, transisi energi bersih dan industrialisasi hijau,” ungkap Jumhur dikutip dari ibTimes, Kamis (19/11).
Jumhur menjelaskan, Paviliun Indonesia menjadi wadah untuk memperkenalkan capaian lingkungan sekaligus mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal.
Baca Juga: Muhammadiyah Climate Center: Sumbangsih Muhammadiyah Dalam Penanganan Perubahan Iklim
Menurutnya, penanganan perubahan iklim harus diwujudkan melalui aksi nyata. Karena itu, kolaborasi lintas negara dan sektor perlu diperkuat untuk mendorong program konkret, termasuk investasi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Selain industrialisasi hijau dan transisi energi bersih, Indonesia membawa empat agenda lain, yakni solusi berbasis alam, pembangunan kota berketahanan iklim dan nol sampah, penguatan pendanaan iklim serta pasar karbon, dan penerapan keadilan iklim yang inklusif.
Indonesia juga berupaya memperluas investasi melalui kerja sama pasar karbon sesuai Pasal 6 Perjanjian Paris. Mekanisme ini diharapkan membuka peluang pendanaan untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim.
Jumhur menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Dukung Transportasi Hijau, GrabCar Akan Operasikan 200 Mobil Listrik
“Kami juga tetap berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Ia menilai negara berkembang membutuhkan dukungan internasional berupa pendanaan, transfer teknologi, serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan untuk menangani perubahan iklim.
Melalui Paviliun Indonesia, pemerintah mengajak peserta COP31 menjajaki kerja sama dan investasi untuk memperoleh program konkret yang berdampak bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
(ibTimes)














