DPR Dorong Iuran BPJS Ditanggung Negara Sepenuhnya, Ini Alasannya!

Jakarta, mu4.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah membiayai penuh iuran BPJS Kesehatan karena dinilai negara mampu secara finansial, serta menilai polemik verifikasi data hanya memperpanjang ketidakpastian layanan kesehatan.

“Lebih baik, pemerintah biayai saja semuanya Pak, kepesertaan, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah,” ungkap Charles dikutip dari RRI, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan perhitungan rinci kebutuhan anggaran jika negara menanggung seluruh iuran. Berdasarkan datanya, sekitar 225,94 juta peserta non-Pekerja Penerima Upah (PPU) perlu dibiayai.

Baca Juga: Mensos: 869 Ribu Peserta PBI JKN Kembali Aktif, Data Terus Diperbarui

“Kalau kita kalikan 42 ribu, dikali lagi 12 bulan, Rp113 triliun per tahun Pak. Mampu tidak negara? Mampu membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu,” jelasnya.

Ia mengkritik prioritas anggaran pemerintah yang dinilai kerap diarahkan ke program kurang mendesak, sembari membandingkannya dengan kebutuhan dana BPJS.

Seperti yang diketahui, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun, dengan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, dan estimasi peredaran dana mencapai Rp1,2 triliun setiap harinya.

Sementara itu, sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sempat dinonaktifkan pada Februari, namun kini bisa mengaktifkan kembali kepesertaan secara mandiri melalui berbagai kanal yang disediakan Kemensos.

“Saluran kita buat sebanyak-banyaknya. Yang merasa keberatan dinonaktifkan bisa melakukan sanggahan dan melakukan reaktivas,” ucapnya.

(RRI)