Jakarta, mu4.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis dan taktis untuk menghentikan perdagangan antara Indonesia dan Israel.
Mereka merespons laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan perdagangan Indonesia-Palestina. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, mengkritik ketidakcepatan pemerintah dalam menindaklanjuti masuknya produk Israel ke Indonesia.
Ini mengejutkan karena secara normatif, amanah UUD 1945 itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia terus berkomitmen melakukan pembelaan bangsa Palestina dari penjajahan.
“Ini tidak sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Harusnya segera pemerintah, paling tidak, setelah MUI mengeluarkan fatwa, pemerintah harus segera mengontrol pasar,” ucap Sudarnoto, dikutip dari SINDOnews, Sabtu (6/7).
Baca Juga: Usai Boikot Produk Israel, Kini Ramai Aksi Block Out 2024. Apa Itu?
Sudarnoto menyatakan bahwa Israel memerlukan biaya yang besar untuk melakukan genosida tersebut. Selain bantuan keuangan dan militer dari Amerika, salah satu sumber pendanaan Israel adalah barang-barang yang diekspor dan diimpor dari Indonesia.
Sudarnoto menekankan agar masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai pendukung utama Palestina tidak menggunakan produk-produk dari Israel. Menurutnya, pemerintah belum mengambil langkah konkret untuk mengontrol pasar dalam hal ini.
“Menyetop itu berarti mengajak semua masyarakat beserta seluruh ormas untuk bersama-sama komitmen, jangan mengkhianati amanah Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.
Sudarnoto menegaskan bahwa MUI ingin mempengaruhi pemerintah agar segera mengambil langkah strategis dan taktis untuk menghentikan kegiatan bisnis dengan Israel.
“MUI ingin mengetuk hati pemerintah segera melakukan langkah strategis dan taktis untuk menghentikan kegiatan bisnis impor ekspor Israel dan Indonesia. Ini sangat berbahaya,” ucapnya.
(SINDOnews)
