Banjarmasin, mu4.co.id – Banjarmasin mulai mendorong transformasi layanan sosial berbasis digital melalui kegiatan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial lewat Digital Public Infrastructure (DPI) yang digelar pada Senin (18/5).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR didampingi Ketua TP PKK, Neli Listiani, serta dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Yamin menegaskan pelayanan publik yang lambat dan manual harus ditinggalkan karena digitalisasi diperlukan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat. Termasuk layanan perlindungan sosial yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Yamin dikutip dari RRI, Selasa (19/5).
Baca Juga: Banjarmasin Perkuat 52 Koperasi Merah Putih, Dorong Kemandirian Ekonomi Kelurahan
Yamin menyebut Banjarmasin menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih dalam perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial 2026. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh pihak.
“Ini sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar. Karena itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar program ini benar-benar berjalan maksimal,” ungkapnya.
Yamin menyoroti pentingnya integrasi data antarinstansi, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung keberhasilan digitalisasi bantuan sosial.
“Keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Tetapi juga kesiapan kita untuk berubah, berkolaborasi, dan bekerja secara terbuka,” ucap Yamin.
(RRI)
