Palangka Raya, mu4.co.id – Pemerintah Kota Palangka Raya menghadapi keterbatasan anggaran untuk penanganan karhutla. Sekda Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk penanganan bencana telah banyak terserap. Sementara sekitar 360 personel masih membutuhkan biaya operasional dan konsumsi setiap hari selama bertugas.
“Menteri Kehutanan maupun BNPB Pusat, terkait dengan kita, yang paling kita mohonkan adalah personel. Karena personel banyak nih, yang ada saja 360 yang harus kita biayai per hari, belum lagi makannya,” ungkap Arbert dikutip dari detik Kalimantan, Jum’at (25/9).
Arbert mengatakan APBD Palangka Raya semakin terbebani sehingga Pemko perlu menambah anggaran BTT melalui perubahan anggaran. Namun, tambahan tersebut diperkirakan kembali habis jika karhutla berlangsung hingga Oktober.
Di tengah keterbatasan dana, Pemko mulai memperluas strategi penanganan dengan melakukan pembasahan lahan untuk mencegah api meluas.
“Maraknya kebakaran saat ini tidak mungkin lagi lakukan pemadaman, tapi kita lakukan pembasahan, mengurangi perluasan kebakaran, dan memperkuat kawasan-kawasan yang belum terbakar untuk dilakukan pembasahan,” ujarnya.
Arbert menegaskan pengajuan bantuan ke pemerintah pusat bukan karena keterlambatan penetapan status tanggap darurat, yang telah berlaku sejak 1 Juni 2026.
Awalnya, Pemko mengandalkan APBD karena anggaran dinilai masih mencukupi. Namun, kemarau berkepanjangan membuat kebutuhan operasional meningkat hingga kemampuan keuangan daerah semakin terbebani. Karena itu, Pemko akhirnya mengajukan bantuan pusat untuk mendukung penanganan karhutla.
Baca Juga: Karhutla Masih Melanda, Pelaksanaan Porprov XIII Kalteng Resmi Ditunda!
“Perkiraan kita tidak tahu, ini alam. Ternyata kemaraunya panjang sampai saat ini. Kita sudah memprediksi bahwa APBD kita sudah tidak mampu lagi, makanya kita usulkan,” tutur Arbert.
Arbert memperkirakan anggaran penanganan karhutla bisa mengalami defisit jika kebakaran berlanjut hingga 10 Oktober 2026.
Pemko Palangka Raya pun berharap bantuan pemerintah pusat berupa tambahan personel dan biaya operasional dapat memperkuat penanganan karhutla sekaligus meringankan beban APBD.
(Detik Kalimantan)
