Jakarta, mu4.co.id – Anggaran belanja pemerintah pusat untuk pembayaran bunga utang pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp650,3 triliun, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut meningkat 11,69 persen dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp582,2 triliun.
Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pembayaran tersebut terdiri atas bunga utang dalam negeri sebesar Rp589,68 triliun dan bunga utang luar negeri Rp60,63 triliun.
Baca Juga: Menkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat Whoosh. Pakai Uang Negara?
“Pembayaran bunga utang (PBU) merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang,” sebagaimana tertera dalam dokumen terbaru, dikutip dari CNBC, Senin (17/8).
Sementara itu, pembayaran bunga utang pemerintah terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2022 nilainya Rp386,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp439,9 triliun pada 2023, lalu Rp514,4 triliun pada 2025, dan diproyeksikan mencapai Rp582,2 triliun pada 2026. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp650,3 triliun pada 2027.
Adapun kewajiban tersebut mencakup pembayaran kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga pinjaman, serta biaya pengelolaan utang. Besarannya dapat berubah karena dipengaruhi nilai tukar rupiah, suku bunga, sentimen pasar SBN, kebutuhan pembiayaan anggaran, serta kondisi ekonomi global dan domestik.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.000 Triliun, Menkeu Sebut Kita Masih Aman!
Sementara itu, pemerintah Indonesia memastikan kebijakan pembayaran bunga utang pada 2027 diarahkan untuk 3 hal, sebagaimana berikut ini:
- memenuhi pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang;
- mendorong efisiensi beban bunga utang melalui pengelolaan portofolio utang dan strategi pengadaan utang baru yang terukur, termasuk penerbitan utang yang fleksibel sesuai kondisi pasar untuk memperoleh biaya pembiayaan yang efisien dalam tingkat risiko terkendali; dan
- memitigasi fluktuasi pembayaran bunga utang akibat perubahan nilai tukar dengan memperkuat pembiayaan utang dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan domestik (financial deepening), antara lain dengan memperluas basis investor domestik dan memperkuat bauran instrumen.
(CNBC)
