Jakarta, mu4.co.id – Meski hanya menjabat selama dua tahun, Gibran Rakabuming Raka tetap berhak menerima uang pensiun dan sejumlah fasilitas setelah resmi mundur sebagai Wakil Presiden RI.
Hak tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
“Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir,” bunyi Pasal 6 Ayat (2), dikutip dari CNN, Sabtu (14/11).
Baca Juga: MPR RI Bentuk Tim Verifikasi dan Ad Hoc untuk Persiapan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran!
Gaji pokok wapres ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres. Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA sebesar Rp5.040.000 per bulan. Dengan acuan tersebut, besaran pensiun pokok wapres mencapai Rp20.160.000 per bulan.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, uang pensiun beserta tunjangannya mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Hak pensiun berlaku seumur hidup dan hanya berakhir jika penerima meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai presiden maupun wakil presiden. Pembayaran bagi penerima yang meninggal dihentikan pada akhir bulan keenam setelah wafat.
Baca Juga: Begini Proses Pemilihan Wapres Baru Setelah Gibran Mengundurkan Diri
Selain pensiun bulanan, mantan wapres yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh sejumlah fasilitas penunjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, antara lain:
- Tunjangan Pensiun: diberikan sesuai peraturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
- Biaya Keperluan Rumah Tangga: negara menanggung pengeluaran rutin terkait pemakaian air, listrik, dan telepon.
- Jaminan Kesehatan: seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya ditanggung penuh.
- Rumah Kediaman: disediakan sebuah rumah tempat tinggal yang layak lengkap dengan perlengkapannya.
- Kendaraan Dinas: diberikan fasilitas satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, pemberian hak dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian mantan pemimpin selama menjabat. Fasilitas itu juga ditujukan untuk mendukung aktivitas kemasyarakatan setelah purnatugas, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN.
“Segala pembiayaan yang ditetapkan data Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan,” tulis Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.
(CNN)
