Solo, mu4.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melarang penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite secara eceran yang tidak sesuai ketentuan. Wali Kota Solo, Respati Ardi bahkan berencana menerbitkan surat edaran (SE) terkait hal itu.
“Barang subsidi hanya boleh dijual oleh SPBU yang tertunjuk Pertamina. Dan kita akan membuat Surat Edaran dari Dinas Perdagangan untuk melarang pedagang eceran, retail menjual barang subsidi BBM khususnya Pertalite,” kata Respati, Senin (09/11/2026).
Pertamina Patra Niaga melalui Area Manager Comm Rel & CSR RJBT, Subhan Amrullah pun mendukung langkah tersebut. Ia menyampaikan, penertiban diperlukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Adapun untuk mencegah penyimpangan, Pertamina Patra Niaga terus mengawasi penyaluran BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pengawasan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Baca juga: Pertamina Bakal Impor Pertalite dari China dan India, Tak Lagi Bergantung pada Singapura
Selain itu, Pertamina juga menerapkan sistem pencatatan transaksi menggunakan QR Code atau barcode untuk memantau pembelian BBM bersubsidi. “Pengawasan juga dilakukan melalui penerapan sistem pencatatan transaksi menggunakan QR Code/Barcode, pemantauan pola pembelian yang tidak wajar, serta penindakan terhadap indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lembaga penyalur,” ujar Subhan, Selasa (10/11/2026).
Jika menemukan indikasi pelanggaran, Pertamina Patra Niaga akan melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Terkait konsekuensi bagi pelanggar, Pertamina Patra Niaga dapat memberikan pembinaan hingga menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melanggar ketentuan distribusi BBM.
Sanksi diberikan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penanganan terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum menjadi kewenangan instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan praktik penimbunan maupun penjualan kembali BBM bersubsidi yang dapat mengganggu distribusi dan pemanfaatannya oleh masyarakat yang berhak,” pungkas Subhan.
(kompas.com)
