Jakarta, mu4.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik kunjungan delegasi Special Procedures Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (02/09/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi beserta jajaran, serta Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah Trisno Raharjo beserta jajaran, itu membahas isu HAM dalam penanganan terorisme di Indonesia, termasuk pendekatan Muhammadiyah melalui pendidikan, moderasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Syafiq A. Mughni menilai pertemuan tersebut menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan perspektif terkait penanganan terorisme. Menurutnya, penanganan terorisme tidak boleh melahirkan stigma terhadap umat atau agama tertentu.
Oleh karena itu, pendekatan keamanan perlu berjalan beriringan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM. Pengalaman yang dibagikan dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi konteks penanganan terorisme di Indonesia.
Baca juga: Dubes Iran Kunjungi PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas!
Sementara itu, Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi mengatakan, delegasi ingin mengetahui perspektif Muhammadiyah mengenai konteks terorisme di Indonesia. Menurutnya, Muhammadiyah dipandang memiliki sumber daya dan jaringan yang luas.
“Mereka datang ke Muhammadiyah karena Muhammadiyah merupakan organisasi yang cukup besar dengan sumber daya yang besar. Tentu mereka mempertimbangkan bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam menghadapi aksi maupun isu terorisme,” kata Ridho.
Lebih lanjut, Ridho menegaskan Muhammadiyah tidak membenarkan segala bentuk tindakan terorisme. Namun, penanganannya perlu dilakukan melalui pendekatan yang mendidik dan tidak semata-mata bersifat keamanan. Menurutnya, jaringan sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun masyarakat yang moderat.
“Kita tentu tidak membenarkan aksi terorisme. Kita melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pendidikan, bukan pendekatan militer. Kita punya sekolah dan perguruan tinggi,” ujarnya.
Di samping itu, pertemuan itu juga membahas perlindungan HAM dalam penanganan kasus terorisme. Delegasi menaruh perhatian pada kemungkinan munculnya warga negara yang terdampak atau menjadi korban dalam proses penanganan perkara.
Ke depan, komunikasi antara kedua pihak terbuka untuk dilanjutkan, terutama dalam pertukaran pandangan mengenai isu HAM dan penanganan terorisme. Pertemuan itupun diharapkan dapat memperkuat pendekatan penanganan terorisme yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pendidikan, moderasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
(muhammadiyah.or.id)
