Jakarta, mu4.co.id – Isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menyebut akan mengecek informasi tersebut. Menurutnya, pengelolaan Koperasi Merah Putih menjadi tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan Kementerian Keuangan hanya membayar cicilan pinjaman kepada bank setiap tahun.
“Koperasi kan tanggung jawabnya si Agrinas kan. Kita hanya bayar cicilan-nya aja. Manajemen dan segala macem di sana. Bukan, cicilan hutang ke bank setiap tahun,” ujar Purbaya saat ditanya cicilan apa yang dimaksud, dikutip dari CNBC, Jum’at (24/7).
Baca Juga: Anggaran Dipangkas Hampir Separuh, Perpusnas Tak Lagi Salurkan Bantuan Buku
Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, enggan banyak berkomentar terkait isu anggaran pengadaan kipas angin untuk KDKMP tersebut. Ia menegaskan polemik anggaran tersebut tidak berkaitan dengan PT Agrinas Pangan Nusantara.
“Itu kan (kipas angin) sarana prasarana. Tapi kalau kipas kan bukan saya ngomong. Tanya sama yang ngomong gitu. Kan biar kalian muatin dulu, biar ramai dulu, nanti saya jelasin satu kali kan selesai,” ungkap Joao.
Ia mengaku tidak mengetahui isu anggaran pengadaan kipas angin KDKMP yang ramai diperbincangkan. Ia menegaskan tidak pernah menyampaikan informasi tersebut dan meminta pihak yang mengeluarkan pernyataan untuk memberikan penjelasan.
Baca Juga: Menkeu Ungkap Anggaran Program MBG Tahun Ini Bakal Dipangkas. Jadi Berapa?
Joao juga menjelaskan PT Agrinas hanya ditugaskan mengelola KDKMP selama dua tahun, mencakup pembangunan, pengadaan, dan operasional program.
Sebelumnya, isu pengadaan kipas angin mencuat setelah Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan proyek tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan harga kipas angin di pasaran.
“Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab,” tutur Mufti dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
(Detik News, CNBC)
