DPR Usul Hentikan Sementara Latsarmil SPPI, Usai 5 Calon Pengelola Koperasi Desa Meninggal

Jakarta, mu4.co.id – Pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) terhadap peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diusulkan untuk dihentikan sementara.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto usai meninggalnya 5 peserta calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat Latsarmil.

“Saat ini diperlukan penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang tengah berjalan, disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya demi menjamin keselamatan peserta dan akuntabilitas negara,” tegas Yulius, dilansir dari laman dpr.go.id, Ahad (29/06/2026).

Ia pun meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mengevaluasi pelatihan untuk memastikan keselamatan peserta. “Saat ini diperlukan penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang tengah berjalan disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya demi menjamin keselamatan peserta dan akuntabilitas negara,” ujar Yulius, Ahad (28/06/2026).

Baca juga: Menhan Sebut 4.000 ASN akan Dilatih Dasar Militer, Perkuat Komponen Cadangan

Yulius menyoroti fakta bahwa salah satu peserta diketahui memiliki penyakit bawaan yang seharusnya dapat terdeteksi melalui proses skrining kesehatan sebelum pelatihan dimulai. “Lolosnya peserta dengan kondisi medis yang berisiko tinggi untuk mengikuti latihan fisik berat mengindikasikan adanya disfungsi pada tahap pralatihan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kemhan memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program pemerintah, namun tanggung jawab tersebut tidak gugur hanya karena peserta telah dinyatakan lolos seleksi kesehatan maupun menandatangani persetujuan mengikuti pelatihan.

“Ketika negara memobilisasi warga sipil untuk mengikuti pelatihan semi-militer, negara secara inheren mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan jiwa mereka selama masa pelatihan,” sambung Yulius.

“Tragedi ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan fundamental dalam penyelenggaraan program pelatihan dasar kemiliteran yang melibatkan warga sipil. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Tidak ada satu pun program pembangunan betapa pun mulianya yang sepadan dengan hilangnya nyawa akibat kelalaian sistemik yang sejatinya dapat dicegah,” pungkasnya.