Jakarta, mu4.co.id – Keputusan Muhammadiyah untuk menerima atau tidak Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) telah menunjukkan titik terang.
Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas, mengatakan sebelumnya Muhammadiyah telah menemui pengusaha tambang untuk mempelajari dan mengkaji pengalaman pelaku usaha dalam mengelola tambang.
“Yang pertama, kami dialog dengan para pengusaha, bagaimana pengalaman kalian dalam mengolah tambang,” kata anggota PP Muhammadiyah Anwar Abbas, dilansir dari Tempo, Rabu (24/7/2024).
Anwar menambahkan, para pimpinan Muhammadiyah juga menanyakan perihal konsep pengelolaan tambang yang ramah lingkungan hingga pengelolaan dengan konsep ramah sosial.
Baca juga: Soal Konsesi Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan. Ini Respons Haedar Nashir!
Setelah memahami penjelasan para pengusaha tambang, kata Anwar, para pimpinan Muhammadiyah langsung menemui Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian membicarakan soal pengelolaan tambang.
“Setelah pagi bertemu pengusaha tambang, siangnya kami diskusi dengan Bahlil, sorenya kami bertemu dengan JK (Jusuf Kalla),” ujarnya. Anwar tak ingat persis hari pertemuan itu. Ia menyatakan pertemuan itu berlangsung dua atau tiga pekan lalu.
Dari hasil pertemuan dan diskusi mendalam dengan berbagai pihak tersebut, Anwar mengatakan PP Muhammadiyah lalu memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini diputuskan saat rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024.
“Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui,” ucap Anwar.
“Muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola,” lanjutnya.
Baca juga: Ramai Soal Bagi-bagi Izin Tambang. Begini Respons Ormas Keagamaan! Bagaimana Dengan Muhammadiyah?
Kendati demikian, Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu memiliki sejumlah catatan. Diantaranya, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. “Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ucap dia.
Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.
