Jakarta, mu4.co.id – Memperteguh sinergi kolaboratif guna menumbuhkan budaya anti korupsi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima silaturahim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat (9/6/2023).
Silaturahim yang dilaksanakan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK menindaklanjuti MoU yang telah dilaksanakan oleh keduabelah pihak pada Juli 2019. MoU sendiri masih akan berlangsung sampai tahun 2024.
Bertempat di ruang VVIP Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62 Jakarta, rombongan KPK yang dipimpin oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, disambut langsung oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.
Baca juga: PP Muhammadiyah Silaturahmi ke PBNU, Bahas Tiga Isu Strategis Keumatan dan Kebangsaan
Menurut Amir Arief, kerja sama selama ini berada di bidang pendidikan, kepelatihan, kajian, serta sosialisasi kepada masyarakat.
KPK berharap ada perluasan kerja sama, terkhusus dalam penyisipan materi kurikulum pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan dasar hingga tinggi. KPK juga menawarkan materi-materi anti korupsi yang bisa digunakan oleh para dai Muhammadiyah.
Menyambut kedatangan KPK, Abdul Mu’ti menyatakan terima kasih dan harapan Muhammadiyah untuk memperluas kerja sama. Penindakan korupsi, kata dia tidak cukup dilaksanakan lewat penindakan saja.
“Poinnya bahwa berbagai lini untuk kita membangun budaya anti korupsi ini memang harus kita lakukan. Karena sebagus apapun penindakan tapi kalau pencegahan tidak dikerjakan ya bahaya juga,” ucapnya.
Muhammadiyah sendiri menurut Mu’ti telah memperhatikan isu korupsi sejak lama, misalnya penyusunan fikih anti korupsi di masa Buya Syafii Maarif.
Baca juga: Delegasi Muslim Bangsamoro Kunjungi DPR RI: Terima Kasih Atas Perhatian Indonesia dan Muhammadiyah
Untuk melawan korupsi yang telah menjadi sistem, Abdul Mu’ti juga memandang perlunya pendekatan di luar lembaga pendidikan yang sifatnya lebih kultural dan menyenangkan. Misalnya lewat film pendek, keluarga dan media kreatif lain.
“Poinnya tentang sosialisasi dan edukasi dan beberapa program membangun budaya yang bersih dari korupsi dan ini bagian dari komitmen Muhammadiyah sejak lama bagaimana sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah tidak hanya menyarankan tapi juga memberi contoh budaya good governance,” tegasnya.
Menyambung Mu’ti, Sekretaris Muhammadiyah, Izzul Muslimin berharap dalam kerja sama nanti menggandeng organisasi otonom.
Perwakilan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah yang turut hadir dalam pertemuan ini juga mengatakan kesiapan untuk menjalankan program sekolah anti korupsi di beberapa sekolah unggulan Muhammadiyah. (muhammadiyah.or.id)
