Jakarta, mu4.co.id – Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol), Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi besar terhadap 264 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen), di tengah situasi pascapenetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026, yang disebut bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri.
Melalui surat tersebut, terdapat enam Wakapolda yang diganti. Pertama, Suyudi menunjuk Kombes Dhani Kristianto sebagai Wakpolda Sumbar menggantikan Brigjen Solihin. Kemudian Brigjen Eko Suprihanto sebagai Wakapolda Sulbar menggantikan Brigjen Hari Santoso.
Selanjutnya Brigjen Yohanes Agus Rijanto sebagai Wakapolda Papua Barat menggantikan Brigjen Sulastiana. Lalu, Brigjen Harry Kurniawan sebagai Wakapolda NTB menggantikan Brigjen Hari Nugroho.
Kemudian Brigjen Singgamata sebagai Wakapolda Lampung menggantikan Brigjen Sumarto, dan terakhir, Suyudi menunjuk Brigjen Laode Aries El Fathar sebagai Wakapolda Gorontalo menggantikan Brigjen Dedy Suhartono.
Baca juga: AKBP Netty Rosdiana Mengundurkan Diri dari Polri, Singgung Tak Ingin Mengorbankan Hati Nurani
Selain Wakapolda, pada tingkat Mabes Polri terdapat pergantian jabatan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri yang kini dijabat Kombes Pol. Gatot Sujono dan Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri yang dijabat Kombes Pol Teguh Wibowo.
Mutasi ini juga mencakup promosi jabatan pada jenjang Irjen Pol, Brigjen Pol, serta Kombes Pol. Dalam hal ini termasuk penyesuaian nivelering jabatan. Promosi ini juga dilakukan untuk jabatan Kapolrestabes, Kapolrestro, dan Kapolresta. Selain itu, dalam mutasi ini Polri juga memberikan promosi jabatan kepada dua personel Polisi Wanita (Polwan), masing-masing satu personel pada jenjang Brigjen Pol dan satu personel pada jenjang Kombes Pol.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Ia menyebut langkah itu dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.
Ia juga mengingatkan setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas, serta orientasi pada pelayanan masyarakat.
Para pejabat baru pun diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan tugas di wilayah maupun satuan kerja masing-masing.
(cnnindonesia.com)
