Banjarbaru, mu4.co.id – Pengunduran Wartono sebagai Wakil Wali Kota Banjarbaru pada 3 November 2026 lalu karena alasan kesehatan, memicu dinamika politik di antara 13 partai politik pengusung pasangan kepala daerah tersebut.
Sejumlah nama dari kalangan politisi, tokoh masyarakat, birokrat hingga aktivis mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi jabatan yang kosong mendampingi Wali Kota Erna Lisa Halaby hingga akhir masa jabatan 2025–2030.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari internal PDI Perjuangan Kalimantan Selatan di Banjarbaru, dikutip dari Antara, Sabtu (07/11/2026), menyebutkan nama Berry Nahdian Furqon menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam bursa tersebut. Hal itu karena mengingat Wartono merupakan kader partai itu dan Berry saat ini menjabat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif dan Legislatif.
Selain itu, Berry turut menjadi perhatian karena memiliki pengalaman pemerintahan sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016–2021, serta berdomisili di Banjarbaru sehingga memiliki kedekatan dengan wilayah yang membutuhkan pengisian jabatan wakil kepala daerah tersebut.
Baca juga: Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya!
Di luar pengalaman politik dan pemerintahan, Berry memiliki rekam jejak sebagai aktivis lingkungan setelah pernah menjabat Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) periode 2008–2012, serta berkiprah sebagai akademisi di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.
Berry juga memiliki pengalaman organisasi keagamaan melalui kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan sebagai sekretaris periode 2018–2023, sehingga latar belakangnya mencakup aktivitas politik, pemerintahan, akademik, lingkungan, dan kemasyarakatan.
Selain Berry, nama mantan Wakil Wali Kota sekaligus Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan dari Partai NasDem turut muncul dalam bursa, tetapi peluangnya dinilai menghadapi persoalan ketentuan hukum karena pernah menduduki jabatan Wali Kota Banjarbaru menggantikan almarhum Nadjmi Adhani.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Ahmad Fikri Hadin, mengatakan pengalaman Darmawan sebagai wali kota menjadi aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam menilai peluangnya untuk kembali diusulkan menduduki jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru.
Fikri menjelaskan Pasal 176 Undang-Undang Pilkada mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah melalui pengusulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan pemenang pilkada apabila sisa masa jabatan masih lebih dari 18 bulan.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru tidak hanya berkaitan dengan munculnya figur yang diperbincangkan, tetapi juga membutuhkan kesepakatan partai politik pengusung serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Antara)
