Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah akan membenahi tata kelola guru mulai 2027 untuk memberikan kepastian status dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Penataan ini mencakup guru PPPK paruh waktu, PPPK, serta pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen CPNS secara bertahap.
“Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Jumlah guru PPPK paruh waktu sebanyak 242.482 orang,” jelas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (6/10), dikutip dari laman Kemendikdasmen.
Pemerintah membuka kesempatan bagi guru PPPK yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Penataan terhadap 935.316 guru PPPK menuju pegawai pemerintah pusat juga direncanakan berlangsung pada 2027–2029.
Baca Juga: Kabar Baik! Seleksi CPNS Guru Dibuka Tahun 2027 Kuota 139 Ribu Formasi!
Selain itu, rekrutmen guru CPNS akan dimulai pada 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 guru, dengan penugasan awal pada 2028.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menyebut guru non-ASN akan mendapat dispensasi penugasan agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026.
Sementara itu, anggaran terkait dukungan penataan guru tahun 2027 ini mendapat pagu anggaran sebesar Rp89,10 triliun, naik Rp28 triliun dari anggaran sebelumnya yakni Rp61,10 triliun.
Tambahan anggaran itu antara lain dialokasikan Rp5 triliun untuk mengembalikan anggaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi Rp14,28 triliun, serta Rp23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Baca Juga: Mulai 2027, 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Jadi PPPK Penuh Waktu Tanpa Tes!
“Alokasi anggaran Kemendikdasmen difokuskan untuk mendanai beberapa Program Kerja Prioritas Nasional dan program Prioritas Kementerian antara lain, Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, inisiatif awal untuk pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, Digitalisasi Pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, gaji dan tunjangan PPPK guru,” jelas Abdul Mu’ti.
Kemendikdasmen juga tengah mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun untuk mendukung program prioritas nasional dan kementerian.
(Kemendikdasmen)
