Media Berkemajuan

13 April 2024, 11:35

Pegiat HAM Internasional Tolak Arab Saudi Jadi Ketua Komisi Perempuan PBB, Karena Apa?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, berbicara dalam pertemuan PBB [Foto: tribunnews.com]

Riyadh, mu4.co.id – Direktur PBB di Human Rights Watch (HRW), Louis Charbonneau tolak Penunjukan Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil menjadi Ketua Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women atau CSW), Rabu (27/03/2024).

Ia mengatakan bahwa Terpilihnya Arab Saudi sebagai Ketua CSW PBB menunjukkan pengabaian yang luar biasa atas hak-hak perempuan di mana-mana.

“Sebuah negara yang memenjarakan perempuan hanya karena mereka mengadvokasi hak-hak mereka, tidak pantas menjadi wajah dari forum tertinggi PBB untuk hak perempuan dan kesetaraan gender,” tegasnya.

Kelompok pegiat HAM juga mencatatkan rekam jejak negara tersebut terkait hak-hak perempuan, yang berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), Arab Saudi berada di peringkat 131 dari 146 negara dalam hal kesetaraan gender.

Baca juga: Wakili Miss Universe Arab Saudi Pertama, Ini Dia Sosok Rumy Alqahtani!

Selain itu, Organisasi HAM Internasional (Amnesty Internasional)  menyebutkan bahwa perempuan yang membela HAM di Arab Saudi juga mendapat penganiayaan, mereka mendapat larangan untuk bepergian dan dibatasi kebebasan berbicaranya. Bahkan perempuan Saudi yang mengunggah soal hak-hak perempuan di media sosial juga mendapat hukuman penjara yang cenderung lebih lama.

Tak hanya itu, Menurut Juru Bicara (Jubir) Kampanye Amnesty Internasional untuk Arab Saudi, Bissan Fakih keputusan tersebut ‘tidak masuk akal’. “Saya harus mengungkapkan kekecewaan saya terharap 45 negara anggota yang ada di Komisi tersebut, dan tidak ada yang menentang penunjukan Arab Saudi,” ucapnya.

Ia menyebutkan bahwa peran komisi ini adalah ‘mempromosikan kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan perempuan,’ tapi saat ini Amnesty Internasional tengah menangani sejumlah kasus, terkait perempuan yang dipenjara karena memperjuangkan hak perempuan.

Menurutnya, penunjukan Arab Saudi sebagai pimpinan komisi ini “menodai kredibilitas (komisi) untuk berbicara menentang diskriminasi gender.

Sumber: detik.com

[post-views]
Selaras
error: Content is protected !!