Media Utama Terpercaya

22 Juni 2025, 22:40
Search

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tanggapi Larangan Dedi Mulyadi Soal Wisuda TK-SMA. Ini Katanya!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Larangan wisuda
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. [Foto: Disdik Kepri, Tinta Hijau, mu4.co.id]

Jakarta, mu4.co.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menanggapi usulan larangan wisuda dari TK hingga SMA oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menyatakan wisuda tetap boleh dilaksanakan asal memenuhi syarat tertentu.

“Tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan, dan itu atas sepersetujuan orangtua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan? Yang penting wisuda itu jangan berlebihan, dan tidak dipaksakan,” ungkap Mu’ti, dikutip dari Kompas, Kamis (1/5). 

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa wisuda sekolah adalah bentuk rasa syukur, kegembiraan, dan sarana mempererat hubungan antara orangtua dan sekolah. Ia menyarankan agar keputusan pelaksanaan wisuda diserahkan ke pihak sekolah, asalkan tidak memberatkan, dipaksakan, atau dilakukan secara berlebihan.

“Kan ada wisuda TK, nanti ada wisudawan TK terbaik, padahal semua anak TK itu baik, hebat. Tapi ya gapapa lah. Sekali lagi prinsipnya, jangan berlebihan, jangan memaksakan, semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan mengedepankan kesederhanaan,” ujarnya.

Dedi Mulyadi Larang Pelaksanaan Study Tour dan Wisuda Sekolah 

Dedi Mulyadi menegaskan larangan study tour dan wisuda berbayar di sekolah-sekolah Jawa Barat demi meringankan beban orangtua. Larangan ini sudah beberapa kali disampaikan, termasuk saat ia bertemu warga terdampak proyek pelebaran sungai di Subang pada Sabtu (26/4) lalu.

Baca Juga: Disdik Banjarmasin Larang Acara Perpisahan di Luar Sekolah. Ini Katanya!

Dalam pertemuan itu, Dedi menjelaskan bahwa larangan hanya berlaku untuk wisuda yang dananya dibebankan kepada orangtua melalui sekolah, sementara acara perpisahan yang diinisiasi siswa secara mandiri tetap diperbolehkan.

Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat,” tulis Dedi dalam keterangan yang diterima Kompas.

Dedi berharap agar generasi muda di Jawa Barat nantinya tumbuh dalam lingkungan yang membentuk kepekaan dan kesederhanaan, bukan terbawa pada pola hidup konsumtif yang tidak mencerminkan realitas sosial masyarakat.

(Kompas)

[post-views]
Selaras