Jakarta, mu4.co.id – Usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Gagasan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati, yang mendorong pemerintah menyiapkan anggaran pada APBN 2027 untuk mendukung perkembangan industri perfilman daerah.
Menurut Rahmawati, keberadaan bioskop desa dapat menjadi solusi bagi rumah produksi atau production house (PH) kecil di daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan akses penayangan di jaringan bioskop besar.
“Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027,” ujarnya dilansir dari suara, Sabtu (23/5).
Baca juga: Jaga Stabilitas APBN di Tengah Gejolak Global, Menkeu Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga
Ia berharap program tersebut mampu menjadi ruang baru bagi perfilman lokal agar dapat berkembang lebih luas di berbagai daerah.
Namun, usulan itu langsung memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak warganet menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dibanding pembangunan fasilitas hiburan.
“Pendidikan gratis dan kesejahteraan guru lebih penting,” tulis salah satu netizen yang merasa prihatin dengan kondisi sosial saat ini.
Baca juga: Polemik MBG di APBN 2026, Ini Tanggapan Purbaya Terkait Gugatan yang Dilayangkan Perhimpunan Guru!
Komentar lain juga menyoroti masih banyaknya sekolah rusak yang dinilai lebih mendesak untuk diperbaiki menggunakan anggaran negara.
“Lebih baik, sekolah yang rusak, ambruk dibenerin, sarana pendidikan buat mencerdaskan generasi bangsa. Bukannya bioskop,, kicau mania,” kata warganet lain.
“Setuju buk, ambil uang dari tunjangan DPR” timpal yang lain.
Perdebatan mengenai usulan tersebut pun terus bergulir di media sosial, antara dukungan terhadap pengembangan industri kreatif daerah dan tuntutan agar pemerintah lebih fokus pada sektor pelayanan dasar masyarakat.
(Suara)
