Sumatera Utara, mu4.co.id – UNESCO memberikan kartu kuning ke kawasan wisata Geopark Kaldera Toba. Kartu kuning diberikan usai tim asesor UNESCO melakukan validasi pada 31 Juli hingga 4 Agustus lalu.
Dari hasil validasi tersebut, UNESCO melalui situs resminya memberikan peringatan lantaran Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGCp) dinilai tidak bekerja secara maksimal.
Situasi ini justru membuat status Geopark Kaldera Toba terancam jika badan pengelola tidak dengan baik melakukan pembenahan dalam waktu 2 tahun. Jika tidak, status keanggotaan akan dicoret dari UNESCO Global Geopark.
Terdapat beberapa kriteria yang harus dilakukan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark untuk memenuhi standar pembenahan, di antaranya meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset, melakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola.
Baca juga: Salju Abadi RI Mencair, Ini Penyebabnya!
Kemudian pelibatan anggota badan pengelola, berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan Global Geopark Network, pelaksanaan pembelajaran manajemen agar badan pengelola memahami dan melaksanakan prinsip UNESCO. Serta menggunakan logo-logo geopark di seluruh bagian dalam yang ada, misalnya di brosur, buku, maupun peta serta memperkuat kegiatan kemitraan secara lokal, nasional, maupun internasional.
Pakar ahli pariwisata Sumatera Utara, Prof. Ir. Nurlisa Ginting buka suara, kartu kuning yang diberikan UNESCO merupakan bahan evaluasi badan pengelola untuk segera melakukan pembenahan.
“Artinya kita diberikan waktu kesempatan untuk memperbaiki untuk memenuhi mana-mana yang dianggap masih kurang. Kita harus berpikir positif, bagaimana bisa mencapai dan memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh UNESCO,” kata Nurlisa Ginting, Jumat (6/10/2023).
Status Global Geopark Kaldera Toba dianggap sangat penting dan tidak serta merta hanya memandang pariwisata, akan tetapi aspek lingkungan bagi edukasi pendidikan dan kebudayaan juga menjadi bagian, untuk itu perlunya mempertahankan status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark.
“Terus terang saya mengharapkan pemerintah daerah bekerja sama dengan universitas-universitas dan juga asosiasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk bisa memenuhi standar kriteria itu, termasuk juga swasta, bisa saja dari CSR,” ucapnya.
Ia juga berharap pihak Kepala Dinas Pariwisata yang juga ketua badan pengelola dapat sesegeranya membuat pertemuan dan langkah-langkah efektif untuk dikerjakan. Pembenahan tidak bisa dilakukan sendiri namun pekerjaan ini perlu banyak organisasi sehingga tidak bisa hanya menyerahkan semua kepada pemerintah.
Baca juga: Puncak Soudah Akan Jadi Tempat Wisata Pegunungan Baru di Arab Saudi
Menyikapi dorongan re-organisasi badan pengelolaan Geopark, Nurlisa Ginting tidak memungkiri jika hal itu dilakukan. Sebab, perlunya sumber daya yang memahami prinsip-prinsip UNESCO Global Geopark (UGGp).
“Maaf, sebenarnya bukan kapasitas saya sebab saya tidak melakukan asesmen. Tetapi kalau dari UNESCO meminta perlunya re-organisasi, ya, silahkan. Tapi itu kan harus berdasarkan hasil evaluasi, misalnya, pembelajaran manajemen dengan badan pengelolaan yang bisa memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip UGGp. Contohnya, pelatihan bimtek internal sangat perlu, jadi jangan kita asumsikan badan pengelola itu semua tahu. Dari situ saya pikir wajar saja kalau nanti ada yang harus diganti atau dipindahkan SDM yang lebih memahami bagian ini misalnya, mungkin harus dipindahkan ke bagian yang sesuai. Tapi kalau sudah UNESCO meminta rekomendasinya seperti itu, ya, kita patuhi aja,” paparnya.
Koordinator Bidang Edukasi, Penelitian dan Pengembangan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Wilmar Simanjurang, mengungkapkan sejak ditetapkannya status Kaldera Toba sebagai Global Geopark sampai peringatan kartu kuning, ia mengakui tidak adanya perencanaan dan lemahnya manajemen badan pengelola.
“Jadi itu diangkatlah ketua harian, Mangindar Simbolon dan saya sebagai bidang edukasi, kemudian ada lagi bidang konservasi itu sama sekali tidak pernah bekerja. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakatnya mengundurkan diri. Jadi kelembagaan ini tidak berjalan, tidak punya program, banyak pengurus yang tidak ada di daerah kerjanya,” kata Wilmar.
Ia juga menjelaskan bahwa status Kaldera sebagai Global Geopark mencakup tiga pilar yaitu pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi dan konservasi.
“Dikasih dua tahun untuk dievaluasi tetapi mulai dari awal aja sudah diminta Gubernur buat perencanaan kemudian berdayakan masyarakat lapor ke Gubernur. ini sama sekali tidak ada laporan. Selama hari ini kurang berperan ketua hariannya apalagi akhir-akhir ini ada masalah hukum,” ucapnya.
Diketahui ketua harian, Mangindar Simbolon ditahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas kasus korupsi pengalihan status kawasan hutan Tele saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Toba, Samosir.
Namun sejak tersandung masalah hukum hingga peringatan kartu kuning belum ada re-organisasi di badan pengelola.
Sementara menyikapi hal ini, Direktur Utama (Dirut) Badan Otorita Pelaksana Danau Toba (BPODT), Jimmy Bernando Panjaitan, mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung Badan Pengelola Toba Calder UGGp untuk membenahi atau penataan kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.
Sumber: tvonews
