Bencana Hambat Pelunasan Biaya, Keberangkatan 20 Ribu Calon Haji Aceh–Sumatra 2026 Berisiko Tertunda!

Aceh, mu4.co.id – Banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak pada keberangkatan haji 2026. Ribuan calon jemaah terancam gagal berangkat karena tahapan administrasi dan pelunasan biaya yang belum terpenuhi, dengan tingkat pelunasan hingga akhir Desember 2025 masih di bawah target, yakni hanya sekitar 50%-60%. 

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengakui kondisi ini berpotensi menunda keberangkatan puluhan ribu jemaah.

“Bahwa ada beberapa daerah yang kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin tidak bisa terpenuhi pemenuhan jadwal-jadwalnya karena bencana ini. Sehingga Komisi VIII memberikan peluang bagi kami untuk ada perubahan-perubahan selama tidak keluar dari perundang-undangan,” ungkap Gus Irfan dikutip dari laman Himpuh, Kamis (25/12).

Baca Juga: Batas Akhir Pelunasan Biaya Haji 2026 Tahap I. Catat Tanggalnya!

Ia memperkirakan sekitar 20 ribu calon jemaah haji berpotensi terdampak. Perkiraan tersebut juga dibenarkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

“Rata-rata 5.000-an, 5.000-an, dan 5.000-an. Ya 17 ribuanlah ya,” ujar Marwan.

Dalam situasi darurat, Komisi VIII DPR RI memberi kelonggaran bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan, termasuk opsi pengalihan kuota haji dari daerah terdampak ke provinsi lain agar kuota nasional tetap terjaga.

Baca Juga: Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Di Sepanjang Jalan. Apa Artinya?

Saat ini, pemerintah masih memberikan tambahan waktu pelunasan bagi calon jemaah terdampak bencana. Namun, jika hingga batas akhir belum memungkinkan, keberangkatan berpotensi ditunda hingga 2027.

“Kalau toh nanti sampai pada hari tertentu pelunasan tetap belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita oper ke provinsi lain. Dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027,” jelas Gus Irfan.

Ancaman penundaan keberangkatan haji terjadi di tengah kondisi kemanusiaan yang masih berat dihadapi. BNPB mencatat lebih dari 300 ribu warga masih mengungsi dan 158.096 rumah rusak akibat banjir dan longsor. Pemerintah juga saat ini memprioritaskan pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik.

(Himpuh)