Jakarta, mu4.co.id – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tujuan agar dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Meski baru delapan bulan berjalan, Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF Izzudin Al Farras menilai program ini sudah banyak mendapat masalah, salah satunya banyak siswa yang keracunan makanan.
“Kami menilai program MBG ini harus dihentikan sementara untuk adanya evaluasi total pelaksanaan di seluruh Indonesia,” kata Izzudin dalam diskusi daring Menakar RAPBN 2026: Arah Kebijakan UMKM, Koperasi dan Ekonomi Digital, dikutip dari Tempo, Sabtu (6/9).
Izzudin mencatat hingga 28 Agustus 2025, program MBG telah menjangkau 23 juta penerima, namun lebih dari 4.000 orang mengalami keracunan. Ia menilai kasus ini hanya diperlakukan sebagai angka tanpa evaluasi.
Baca Juga: Hanya Dalam Sebulan, Lebih Dari 1.000 Siswa Jogja Keracunan MBG!
Kritik juga muncul terhadap rencana pemerintah yang memperluas program dengan anggaran Rp335–360 triliun dalam RAPBN 2026.
Selain itu, ekonom INDEF Aviliani menilai MBG gagal memberdayakan UMKM karena persyaratan yang terlalu berat.
“Kalau MBG bisa berdampak pada UMKM, itu akan meningkatkan pendapatan mereka. Tapi syarat harus punya dapur dan tenaga pengolah membuat UMKM sulit ikut serta,” ujar Aviliani.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) membantah tentang anggaran MBG hanya membebani negara.
Baca Juga: Tempat Makan MBG Impor dari China Diduga Mengandung Minyak Babi. BGN Buka Suara!
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, dari Rp335 triliun anggaran 2026, sekitar 75% dialokasikan untuk intervensi gizi bagi ibu hamil, menyusui, balita, serta siswa PAUD hingga SMA, sementara sisanya untuk manajemen dan digitalisasi operasional.
“Karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta, kami sedang melakukan percepatan-percepatan di mana ada 19 ribu (mitra SPPG) yang tinggal kami melihat kelayakan-kelayakannya,” ujar Dadan.
Dadan menyebut hingga Agustus 2025 telah berdiri 5.905 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 20,5 juta penerima manfaat. Pembangunan dapur ini melibatkan investasi swasta dan masyarakat senilai Rp12 triliun, dengan perputaran ekonomi diproyeksikan mencapai Rp50 triliun.
(Tempo)
