Jakarta, mu4.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyambut positif tawaran bantuan dari Pemerintah Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menekan risiko kabut asap lintas batas.
Tawaran ini disampaikan langsung oleh Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, sebagai bentuk solidaritas antarnegara tetangga.
Tawaran bantuan yang disiapkan Malaysia mencakup armada dan operasi skala besar, mulai dari pemadaman udara (water bombing) dengan helikopter, dukungan pesawat amfibi, hingga teknologi penyemaian awan (cloud seeding) untuk hujan buatan. Aksi ini melibatkan sinergi lembaga seperti Departemen Pemadam Kebakaran, Badan Penegakan Maritim, Departemen Meteorologi, hingga Angkatan Udara Diraja Malaysia.
BNPB menyampaikan apresiasi tinggi atas kesiapan negeri jiran tersebut dalam membantu penanganan karhutla di tanah air. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menegaskan keterbukaan Indonesia atas dukungan tersebut. “Pada prinsipnya, setiap dukungan internasional tentu kami sambut positif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme kerja sama antarpemerintah yang berlaku,” ujar Berton, dikutip dari Kompas.com, Jum’at (11/9/2026).
Baca juga: Jepang Terjunkan JS Kunisaki dan Helikopter CH-47, Pasukan Bela Diri Padamkan Karhutla Kalimantan
Meski merespons terbuka, BNPB menegaskan bahwa keputusan akhir penggunaan bantuan luar negeri harus melewati proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga terlebih dahulu. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh prosedur diplomasi dan legalitas berjalan sesuai regulasi.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) beserta instansi teknis terkait akan diajak duduk bersama guna mempelajari kebutuhan mendesak di lapangan. “Untuk tawaran bantuan Malaysia ini, tentu akan kami pelajari dan koordinasinya tentu dilakukan secara lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait,” kata Berton.
Koordinasi matang ini diperlukan agar pengerjaan pemadaman, pengoperasian aset udara, dan teknis operasional di area kebakaran dapat berjalan optimal tanpa kendala di lapangan. “Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan,” ujarnya.
