Media Berkemajuan

3 Juli 2024, 01:12

Akibat Peretasan Pusat Data Nasional, Muhammadiyah Ikut Jadi Korban!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta [Foto: kumparan.com]

Jakarta, mu4.co.id – Muhammadiyah mengaku menjadi salah satu korban dari serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengakibatkan gangguan layanan hingga tersanderanya data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN.

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI), Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan bahwa Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga memiliki ribuan dosen serta guru besar yang datanya tersimpan di PDN, yang turut menjadi korban atas permasalahan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi pun mengatakan bahwa Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali kebocoran data tersebut, ditambah sebutnya pemerintah sejauh ini belum memiliki back up atau cadangan data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan pemulihan.

“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” jelas Ismail, Kamis (27/06/2024).

Baca juga: Tolak Bayar Tebusan Data Negara yang Diretas, Ini Alasan Kominfo!

Lebih lanjut menurutnya hal tersebut terjadi karena terdapat kesalahan atau kekurangan pada perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN. Dirinya pun berharap Pemerintah mampu bertanggung jawab atas permasalahan ini, termasuk segara mengambil langkah-langkah pemulihan.

“Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen resiko yang akan terjadi,” kata Ismail.

“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” Sambungnya.
(muhammadiyah.or.id)

[post-views]
Selaras
error: Content is protected !!