Jakarta, mu4.co.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan alasan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk periode Oktober-Desember hingga kini belum juga disalurkan kepada pekerja atau buruh.
Ia mengatakan, program bantuan tersebut masih menjalani proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja Belum cair,” kata Yassierli, Sabtu (14/11/2026).
Karena itu, penerima bantuan masih harus bersabar hingga pemerintah menyelesaikan seluruh tahapan persiapan penyaluran. Pihaknya pun mengingatkan masyarakat agar mewaspadai informasi palsu maupun potensi penipuan yang mengatasnamakan program BSU.
“Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Baca juga: Sebanyak 13,3 Juta Pekerja Bakal Dapat BSU 2026, Simak Syaratnya dan Cara Mengeceknya!
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan program BSU untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026, yang menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun.
Ketentuan mengenai pemberian BSU 2026 sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Mengacu pada aturan tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja atau buruh untuk mendapatkan bantuan, yaitu:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
Selain itu, terdapat sejumlah syarat penerima BSU 2026 lainnya, yakni:
- Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(kompas.com)














