Banjarmasin, mu4.co.id – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin bersama Belanda membuka peluang kerja sama, salah satunya adalah pengelolaan infrastruktur pengendali banjir atau Riam Kiwa.
Hal itu diungkapkan dalam kunjungan kerja Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm, di Rumah Dinas Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (05/10/2026).
Pemprov Kalsel pun mengharapkan dukungan Belanda dalam hal desain kawasan setelah pembangunan selesai, khususnya agar lahan di sekitar saluran dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan persawahan. Menurutnya, meskipun produksi beras Kalsel saat ini surplus, peningkatan produksi tetap penting agar dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah lain.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidin juga menyampaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pengelolaan kawasan gambut. Ia menyebut Indonesia sebelumnya telah mendapatkan bantuan water bombing dari Belanda untuk mendukung penanganan karhutla.
Dirinya menilai, pengelolaan gambut di Kalsel memiliki tantangan tersendiri karena sebagian kawasan telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, diperlukan desain pengelolaan yang tepat agar kawasan gambut tetap dapat dimanfaatkan tanpa meningkatkan risiko kebakaran meluas.
Di samping itu, Muhidin juga mengangkat persoalan sejumlah aset dan benda bersejarah asal Kalimantan Selatan yang berada di Belanda, diantaranya benda pusaka dan koleksi intan yang memiliki nilai sejarah bagi Kalsel.
Ia mengatakan, pihak Belanda membuka peluang bagi Pemprov Kalsel untuk menyampaikan surat resmi terkait aset-aset tersebut. Ia pun langsung meminta Sekda Kalsel Muhammad Syarifuddin bersama jajaran terkait menyiapkan surat tersebut. Surat tersebut nantinya juga akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan RI.
Muhidin berharap momentum kunjungan Menteri Kebudayaan RI ke Belanda dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan untuk membahas kemungkinan pengembalian aset bersejarah tersebut ke Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Namun, ia memahami pengembalian aset tersebut membutuhkan pembicaraan lebih konkret antara pemerintah Indonesia dan Belanda.
“Beliau tidak bisa memastikan apakah itu bisa dikembalikan atau tidak. Karena itu perlu pembicaraan yang lebih konkret antara Indonesia dengan pemerintah Belanda,” jelas Muhidin.
(kalselprov.go.id)
