Bojonegoro, mu4.co.id – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas untuk mendorong perekonomian desa kini menuai polemik.
Sejumlah gerai di berbagai daerah menghentikan operasional sejak Jum’at (3/7) sebagai bentuk protes atas sistem pengelolaan yang dinilai tidak jelas, termasuk terkait SOP, kontrak kerja, dan besaran upah.
Salah satu gerai yang tutup berada di Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Padahal, koperasi tersebut sebelumnya menjadi proyek percontohan dan diresmikan dengan kehadiran petinggi TNI.
Baca Juga: Banjarmasin Perkuat 52 Koperasi Merah Putih, Dorong Kemandirian Ekonomi Kelurahan
Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, membenarkan penghentian operasional itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pengelola pusat program.
“Pengelola sudah menghentikan operasional gerai karena banyak persoalan yang belum ada kejelasan, terutama soal upah dan sistem kerja,” ungkap Edi, dikutip dari Inilah jateng, Sabtu (11/7).
Pemicu utama penutupan gerai KDKMP adalah persoalan gaji. Pengelola mengaku sempat dijanjikan upah Rp1,4 juta per bulan, namun realisasinya bervariasi, bahkan ada yang hanya menerima Rp76 ribu.
Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, menyebut perbedaan nominal gaji tersebut memicu kekecewaan para pengelola dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi sistem pembayaran. Selain itu, para pekerja juga mengaku tidak pernah menandatangani perjanjian kerja maupun menerima dokumen resmi yang mengatur hak dan kewajiban mereka.
Baca Juga: Sebanyak 35 Ribu Mobil India Didatangkan untuk Dukung Koperasi Merah Putih Prabowo
Para pengelola juga mengaku tidak mendapat penjelasan mengenai sistem penggajian, pemotongan upah, maupun aturan operasional, sehingga merasa dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum.
Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan saat ini Agrinas tengah mengevaluasi seluruh sistem operasional dan berkomitmen segera menindaklanjuti serta menyelesaikan setiap ketidaksesuaian data setelah proses verifikasi rampung.
“Sepekan terakhir kami terus mengecek total sistem yang berjalan. Kami berkomitmen setiap ketidaksesuaian data segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secepatnya setelah verifikasi. Sebagian telah diselesaikan, dan proses ini masih terus berlanjut,” ujarnya.
(Inilah jateng, detik finance)
