Banjarbaru, mu4.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memutuskan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non-ASN, meskipun opsi tersebut diberikan oleh pemerintah pusat.
Keputusan ini disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin, usai Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalsel yang digelar di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4/2026). Ia menilai kondisi daerah saat ini masih kondusif dan tidak ada kendala, sehingga aktivitas kerja dapat tetap dilakukan secara normal di kantor.
“Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya dilansir dari Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (6/4).
Baca juga: Pemko Banjarbaru Terapkan WFH Setiap Jumat untuk ASN, Begini Ketentuannya!
Muhidin juga menyoroti potensi dampak negatif jika sistem WFH diterapkan tanpa pengawasan yang ketat. Ia khawatir kebijakan tersebut justru disalahartikan sebagai waktu libur, yang berujung pada menurunnya kinerja pegawai.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.
Selain itu, ada kekhawatiran pegawai memanfaatkan fleksibilitas kerja untuk bepergian ke luar daerah, sehingga dapat mengganggu efektivitas pekerjaan yang seharusnya tetap berjalan optimal.
Dari sisi anggaran, pemerintah daerah juga mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, bekerja langsung di kantor dinilai masih menjadi pilihan paling tepat.
Baca juga: WFH ASN Banjarmasin Segera Berlaku, Tak Boleh Hari Senin dan Jum’at. Berikut Selengkapnya!
Meski tidak menerapkan WFH, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas ASN melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti pelatihan dan koordinasi lintas perangkat daerah.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah pelatihan manajemen risiko bagi pejabat eselon III bekerja sama dengan BPKP, sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja aparatur.
“Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama Eselon III, salah satunya pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkas Muhidin.
(Media Center Provinsi Kalimantan Selatan)
