Jakarta, mu4.co.id – Sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia mengalami penghentian operasional sementara, berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Januari 2025 hingga Maret 2026.
BGN menegaskan kebijakan penghentian sementara tersebut bertujuan memastikan standar layanan gizi tetap terjaga, khususnya terkait aspek higiene dan sanitasi.
Langkah itu juga menjadi bagian dari pengawasan nasional untuk menjamin kualitas pelayanan gizi kepada masyarakat tetap aman dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan dua minggu sebelumnya, jumlah SPPG yang terdampak lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 1.500 unit. Selain itu, wilayah Indonesia Timur mencatat 779 SPPG terdampak, sementara Indonesia Barat sebanyak 492 SPPG.
“Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi),” ujarnya, (Rabu 25/03/2026).
Baca juga: MBG Dinilai Angkat Ekonomi Pegawai, BGN: 60% Pegawai SPPG Mampu Beli Motor
Adapun perincian penghentian operasional SPPG menjadi dua kategori, yakni karena kejadian menonjol (KM) dan non-kejadian menonjol.
1. Penutupan karena kejadian menonjol (KM) terjadi gangguan pencernaan pada penerima manfaat:
Wilayah I: 17 SPPG
Wilayah II: 27 SPPG
Wilayah III: 28 SPPG
Total: 72 SPPG
2. Penutupan karena non-KM misalnya pembangunan dapur tidak sesuai juknis
Wilayah I: 198 SPPG
Wilayah II: 464 SPPG
Wilayah III: 30 SPPG
Total: 692 SPPG
Sementara itu, jumlah SPPG yang masih dalam status penghentian operasional tercatat sebagai berikut:
Wilayah I: 215 SPPG
Wilayah II: 491 SPPG
Wilayah III: 58 SPPG
Total: 764 SPPG
(cnbcindonesia.com)
Media Utama Terpercaya
28 Maret 2026, 07:05
