Jakarta, mu4.co.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno, sebuah forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi, pada 9 Desember 2025 mendatang.
Rapat pleno tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU. Ketua PBNU, Moh Mukri, menekankan keputusan Syuriah PBNU memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum bersifat final dan mengikat.
“Insyaaallah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” kata Mukri, Kamis (04/12/2025).
Mukri menegaskan bahwa seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi. Pihaknya mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Baca juga: Miftachul Akhyar Pimpin PBNU Usai Gus Yahya Diberhentikan, Gus Yahya Bantah Keabsahan Surat!
Sementara itu, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa sejak 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketum PBNU. Ia mengatakan kepemimpinan PBNU kini berada di tangan Rais Aam, dan keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul, Sabtu (29/11/2025).
Meski demikian, Gus Yahya membantah pencopotan dirinya. Ia mengatakan pergantian ketum PBNU hanya bisa dilakukan melalui Muktamar. “Secara de jure, berdasarkan AD/ART NU, saya tetap sebagai Ketua Umum PBNU dan tidak bisa diganti atau dimundurkan kecuali melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa,” kata Gus Yahya, Ahad (30/11/2025).
(detik.com)
