Jakarta, mu4.co.id – Presiden Prabowo Subianto akan menambah utang negara Rp781,9 triliun tahun depan, seperti yang diketahui dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2026.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781.868 miliar,” dikutip dari dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.
Dokumen itu menyebut bahwa utang akan ditarik melalui dua cara, yaitu penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman. Untuk penerbitan SBN akan terbagi dua, yaitu penerbitan surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN)/ sukuk negara. Sementara itu, pinjaman akan dilakukan melalui dua cara, yaitu pemerintah akan melakukan pinjaman luar negeri dan dalam negeri.
Baca juga: Pemerintah Pangkas TKD Rp269 Triliun, Pajak Lokal Terancam Naik!
Selain itu, dalam dokumen itu juga dicantumkan jumlah penarikan utang beberapa tahun terakhir. Dan ternyata utang yang direncanakan untuk 2026 itu pun akan menjadi yang terbesar sejak pandemi Covid-19.
Diketahui, pada saat pandemi 2021, pemerintah menarik utang Rp870,5 triliun. Kemudian, utang 2022 Rp696 triliun, 2023 Rp404 triliun, 2024 Rp558,1 triliun, dan pada outlook 2025, utang pemerintah Rp 715,5 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penarikan utang akan dilakukan dengan kehati-hatian. Pemerintah juga lebih memprioritaskan penarikan utang dari dalam negeri. Ia juga mengatakan rasio utang Indonesia tak pernah berubah dalam tiga tahun terakhir. Jumlahnya 39,96 % terhadap PDB Indonesia.
“Kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya,” ujar Sri Mulyani pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (15/08/2025).
(cnnindonesia.com)
