Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa tidak akan ada kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS), pada tahun anggaran 2026.
“Untuk gaji, kita akan melihat pada ruang fiskal untuk tahun 2026 yang sebagian besar diisi untuk program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai penyerahan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan kepada DPR, di Jakarta, Jumat (15/08/2025).
Diketahui, langkah tersebut diambil disebabkan ruang fiskal yang tersedia akan diisi untuk memuat delapan program unggulan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam APBN tahun depan seperti yang disampaikan Presiden pada Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/08/2025).
Meskipun gaji PNS tidak mengalami kenaikan pada tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa belanja negara tetap diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas melalui program-program strategis tersebut.
Baca juga: Ramai Dibicarakan, Benarkah Pemerintah Naikkan Gaji Pensiunan PNS 12% Mulai 1 Agustus 2025?
Berikut ini delapan program prioritas nasional dalam RAPBN 2026:
- Ketahanan Pangan: Pemerintah akan mencetak sawah baru, menyediakan subsidi pupuk tepat sasaran, bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah untuk mencapai swasembada beras dan jagung. Program ini didukung anggaran sebesar Rp164,4 triliun.
- Ketahanan Energi: Fokus pada peningkatan produksi minyak dan gas, pengendalian harga energi, serta pembangunan pembangkit energi bersih dari surya, hidro, dan panas bumi. Total alokasi untuk sektor ini mencapai Rp402,4 triliun.
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini juga memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja. Pemerintah menganggarkan Rp335 triliun untuk pelaksanaan program ini.
- Pendidikan Bermutu: Dengan anggaran Rp757,8 triliun , program ini fokus pada peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- Kesehatan Berkualitas: Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, revitalisasi rumah sakit, penurunan stunting, bantuan gizi, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Alokasi dana untuk sektor kesehatan diperkirakan mencapai Rp244 triliun .
- Ekonomi Rakyat dan Koperasi Merah Putih: Pengembangan 80.000 koperasi desa untuk akses sembako, pupuk, dan pembiayaan murah dari Bank Himbara. Pemerintah menyediakan Rp83 triliun untuk Koperasi Merah Putih, serta tambahan Rp60 triliun untuk Dana Desa.
- Pertahanan Semesta: Modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, serta dukungan terhadap strategi industri nasional. Belanja pertahanan nasional mencapai Rp185 triliun, termasuk bagian dari total fungsi pertahanan dan keamanan sebesar Rp424,8 triliun .
- Investasi dan Perdagangan Global: Peran Danantara diperkuat untuk mendorong investasi produktif. Untuk sektor perumahan rakyat, pemerintah menargetkan pembangunan 770.000 rumah dengan alokasi Rp57,7 triliun dari APBN.
(metrotvnews.com)
