Jakarta, mu4.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kenaikan utang pemerintah per 31 Desember 2025 yang mencapai Rp9.637,90 triliun atau 40,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menyebut lonjakan itu sebagai dampak perlambatan ekonomi sepanjang tahun lalu, sehingga pemerintah harus memilih antara menambah utang atau membiarkan ekonomi terpuruk lebih dalam.
“Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya,” ucap Purbaya dikutip dari SindoNews, Kamis (19/2).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu per 13 Februari 2026 mencatat utang pemerintah naik Rp229,26 triliun dibanding akhir September 2025.
Baca Juga: Prabowo Akan Tambah Utang Rp781,9 T Tahun Depan, Terbesar Sejak Pandemi Covid-19
Meski meningkat, Purbaya menegaskan rasio utang masih di bawah batas 60 persen PDB sesuai UU Keuangan Negara, sehingga dinilai tetap aman.
Ia menilai penambahan utang merupakan langkah sadar untuk menahan risiko krisis lebih dalam, menjaga stabilitas nasional, dan mencegah kontraksi ekonomi yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Struktur utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.387,23 triliun atau 87,02 persen, sedangkan pinjaman mencapai Rp1.250,67 triliun atau 12,98 persen. Komposisi ini menunjukkan pembiayaan berbasis pasar masih menjadi andalan.
Pemerintah menilai kenaikan utang bersifat sementara seiring pemulihan ekonomi, dan berencana menata ulang struktur fiskal secara bertahap agar pengelolaan utang lebih sehat dan berkelanjutan.
(SindoNews)
