Jakarta, mu4.co.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) , Luhut Binsar Pandjaitan, merasa tersinggung oleh pernyataan World Bank yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara terburuk dalam pengumpulan pajak. Pernyataan itu disampaikan saat perwakilan Bank Dunia mengunjungi Kantor DEN tiga minggu lalu.
“Dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu, tersinggung saya,” ucap Luhut dikutip dari Tempo, Sabtu (18/1).
Menurut Bank Dunia, pengelolaan pajak yang optimal dapat meningkatkan penerimaan negara hingga 6,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp1.500 triliun.
Luhut juga mengungkapkan kepada Bank Dunia tentang rencana Indonesia mengembangkan layanan digital Government Technology (GovTech) untuk pemerintah memantau aktivitas ekonomi secara lebih efektif.
Baca Juga: Menkopolkam Sebut Prabowo Batalkan PPN 12% Naik!
“Ini sama seperti PeduliLindungi saat masa Pandemi Covid-19. Kami hampir tidak ada keluar uang di situ, tapi dengan PeduliLindungi ini kami bisa mengontrol perpindahan penduduk dan keamanan satu gedung, satu daerah, mengurangi penyebaran Covid waktu itu,” ujar Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan layanan digital Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk mengawasi pajak sektor mineral dan batu bara. Sistem ini memungkinkan pendataan dan pelacakan seluruh aktivitas produksi hingga ekspor-impor mineral.
“Dia sudah ekspor berapa, dia bayar royalti atau belum, ada utang di pemerintah atau tidak. Once itu terjadi, otomatis blocking,” katanya.
Luhut menargetkan aplikasi GovTech mulai beroperasi pada Agustus mendatang dan mencapai optimalisasi dalam tiga tahun. Ia menyebutkan bahwa 300 anak Indonesia terlibat dalam pengembangannya.
(Tempo)
