Trump Jadikan Nama Mohammad Bahan Lelucon, Komisi I DPR Minta Kemlu Bertindak

Dwi Nur Zayyan

Sen, 19 Oktober 2026
22:12

AS, mu4.co.id – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyinggung popularitas nama ‘Mohammad’ saat dirinya mengejek kepresidenan Iran dalam pidato kampanye di hadapan pendukungnya, Jum’at (16/10).

“Kalian tahu, jika ragu tentang nama seseorang dari Timur Tengah, panggil saja ‘Mohammad’. Peluangnya benar sekitar 65%. ‘Halo, Mohammad.’ Saya sudah melakukannya bertahun-tahun. Tidak pernah salah,” kata Trump dikutip dari detik news, Senin (19/10).

Pernyataan itu disampaikan di Bandara Regional Dalton, Georgia, saat Trump berkampanye untuk kandidat Partai Republik menjelang pemilu sela pada 3 November 2026.

Trump berpura-pura menawarkan jabatan presiden Iran kepada sejumlah orang bernama Mohammad, tetapi lelucon itu tak mendapat respons dari pendukungnya.

“Iran adalah satu-satunya negara di mana tidak ada orang yang ingin menjadi presiden,” ucap Trump.

Merespons hal tersebut, Komisi I DPR RI kemudian meminta Kementerian Luar Negeri RI menempuh langkah diplomatik untuk merespons pernyataan Trump. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menilai pemimpin dunia perlu mempertimbangkan dampak ucapannya, terutama yang menyangkut simbol dan nama penting dalam suatu agama.

“Menurut saya, setiap pemimpin dunia perlu mempertimbangkan dampak dari pernyataannya, terutama ketika menyangkut simbol, nama, atau hal-hal yang memiliki makna penting bagi suatu agama. Kebebasan berpendapat tetap perlu disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain,” ucap Dave.

Dave menilai nama ‘Mohammad’ memiliki makna religius bagi umat Islam sehingga tidak seharusnya dijadikan bahan lelucon yang berpotensi melukai perasaan umat beragama.

Ia meminta Kemlu RI mencermati pernyataan Trump dan mempertimbangkan langkah diplomatik yang tepat. Dave menegaskan Indonesia harus terus menyuarakan toleransi dan sikap saling menghormati dalam hubungan internasional.

“Kita perlu bersikap tegas dalam menjaga martabat dan penghormatan terhadap agama, sekaligus tetap mengedepankan diplomasi yang terukur. Tujuannya bukan memperbesar polemik, melainkan membangun kesadaran bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan penghormatan terhadap keyakinan orang lain,” jelasnya.