Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah berencana menghapus Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan diganti menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bertujuan agar anggaran yang diberikan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Energy Policy Associate Indonesia Institute for Social Development (IISD), Anissa Suharsono mengatakan pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk subsidi energi, baik BBM, Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Namun hal tersebut tersebut banyak dinikmati oleh orang yang mampu.
“Jadi kan tadi salah satu masalah terbesar kenapa subsidi BBM itu membengkak sekali. Karena sangat-sangat tidak tepat sasaran kan. Jadi ya karena yang disubsidi itu adalah komoditasnya, si bensinnya per liter disubsidi. Terus sekarang semua orang bisa beli, mau pajero, fortuner segala masih bisa beli Pertalite,” katanya, Jumat (25/10/2024).
Meskipun demikian, Anissa menekankan dilakukannya hal tersebut harus ada data akurat siapa saja masyarakat yang memang pas untuk diberikan BLT. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi menyubsidi pada jenis produknya, melainkan dana subsidi tersebut bisa langsung diberikan pada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Jadi yang menerima paling tidak betul-betul memang kelompok masyarakat yang rentan dan tidak bisa dinikmati lagi oleh kelompok masyarakat kaya. Jadi kalau dari pandangan saya pribadi, BLT itu memang that’s the right thing to do at the moment untuk menghemat anggaran subsidi BBM itu,” tandasnya.
Baca juga: Berikut Daftar SPBU Kalsel Yang Akan Uji Coba QR Code Subsidi Tepat Pertalite!
Sementara itu, di lain sisi, Ekonom Energi dan Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti mengatakan bahwa penerima manfaat subsidi BBM subsidi tersebut sebenarnya bukan masyarakat miskin, karena tidak memiliki motor dan mobil. Sejatinya, masyarakat miskin ini tidak memperoleh manfaat langsung, namun secara tidak langsung.
Yayan menambahkan jika terjadi Subsidi BBM diganti dengan BLT, maka golongan kelas menengah lah yang akan terkena imbas lebih signifikan dibandingkan dengan golongan miskin. Karena dengan subsidi BBM membuat harga lebih terjangkau bagi kelompok kelas menengah yang tidak layak mendapatkan BLT. Dan dengan penghapusan subsidi BBM tersebut kelas menengah pun berisiko membayar lebih mahal untuk bermobilitas.
“Penghapusan subsidi BBM ini cenderung harus dilakukan secara hati-hati dan momen yang tepat. Misalkan penghapusan subsidi BBM ketika adanya perbaikan daya beli selama tiga triwulan berturut-turut, penurunan kemiskinan selama dua semester sebelumnya, dan inflasi yang stabil selama 3-6 bulan sebelumnya,” ujar Yayan.
(bloombergtechnoz.com, cnbcindonesia.com)
