Kalimantan Timur, mu4.co.id – Ribuan warga Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dan kantor Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Selasa (21/4).
Koordinator lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, memperkirakan massa yang turun mencapai ribuan orang untuk menuntut DPRD mengevaluasi kebijakan gubernur tersebut.
“Dari masyarakat umum itu sekitar 1.500 orang, ditambah mahasiswa sekitar 1.000 lebih,” ungkap Erly dikutip dari Tempo, Kamis (23/4).
Baca Juga: Daftar Provinsi Dengan Biaya Hidup Layak. Kaltim Urutan Kedua, Bagaimana Dengan Kalsel?
Namun, aksi protes besar menolak kebijakan anggaran Pemerintah Kaltim itu berujung ricuh, disertai penangkapan demonstran serta tindakan represif terhadap jurnalis.
Koalisi Pers Kaltim melaporkan sedikitnya empat wartawan mengalami intimidasi di dua lokasi, baik di luar maupun di dalam area kantor pemerintahan, mulai dari perampasan ponsel hingga penghapusan paksa data liputan.
“Kerja jurnalistik adalah kepentingan publik. Ketika wartawan diintimidasi dan dihalangi, yang dirugikan bukan hanya jurnalis, tetapi masyarakat luas,” ucap Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kaltim, Rahman.
Sementara itu, kepolisian membenarkan adanya penahanan sejumlah peserta aksi yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Kapolda Kaltim menyatakan para demonstran yang diamankan masih dalam proses pemeriksaan untuk menentukan tingkat kesalahannya.
Baca Juga: ICW Rilis Daftar Provinsi Paling Korup di Indonesia, Kaltim Masuk 10 Besar!
Aksi unjuk rasa ini dipicu kemarahan publik atas sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, termasuk anggaran Rp8,5 miliar untuk kendaraan dinas baru dan Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas.
Demonstran menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni audit menyeluruh kebijakan anggaran, penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemprov Kaltim, serta desakan agar legislatif menjalankan fungsi pengawasan secara independen.
Kekhawatiran publik juga meningkat karena hubungan kekerabatan di pucuk pimpinan daerah, dengan posisi Ketua DPRD dipegang Hasanuddin Mas’ud, yakni kakak kandung dari Gubernur Kaltim tersebut.
(Tempo, GoNews)
![Dinas ESDM Kalsel tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. [Foto: Media Center Provinsi Kalimantan Selatan]](https://mu4.co.id/wp-content/uploads/2026/04/4c3659d4-e89f-44f4-904e-a899b492b755-715x400-1-300x168.jpeg)
![Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik [HKP] Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar](https://mu4.co.id/wp-content/uploads/2026/04/01KPR5TGY8KWM2CJB1JCPPS9A4-300x194.jpeg)
