New York, mu4.co.id – Isu separatisme di Papua, Maluku, dan Aceh kembali disorot setelah slogan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” muncul dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini.
Sejumlah foto dan video beredar di media sosial memperlihatkan sekelompok orang, diduga warga negara Indonesia, mengenakan pakaian adat dan berpose sambil mengacungkan slogan tersebut di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Momen tersebut terjadi saat pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), yang berlangsung pada 21 April-2 Mei.
Dalam sebuah video yang beredar, petugas keamanan United Nations Departement of Safety and Security (UNDSS) mendekati kelompok tersebut dan mengambil slogan kertas bertuliskan “Free Maluku”, “Free Papua”, dan “Free Aceh”.
Salah satu delegasi mengklaim bahwa teguran dari petugas datang setelah kehadiran mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap RI di PBB.
“Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita,” ujar salah satu anggota delegasi dalam video tersebut, dikutip dari CNN, Ahad (27/4).
Seperti yang diketahui, PBB rutin menggelar sidang yang membahas isu hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat.
Baca Juga: Ramai Gerakan Solidaritas All Eyes On Papua, Ini yang Terjadi!
Tahun ini, sidang UNPFII berlangsung selama dua pekan di markas PBB, dihadiri oleh ratusan delegasi dari berbagai negara dan organisasi masyarakat adat.
Forum ini menjadi ruang diskusi bagi negara anggota PBB dan perwakilan masyarakat adat dunia mengenai pelaksanaan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Respon Jubir Kemenlu RI
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat, membenarkan insiden slogan “Free Papua, Maluku, dan Aceh” di forum PBB. Roy menganggap kejadian tersebut tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mencari sensasi.
“Memang ada insiden mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) beberapa hari yang lalu,” ujar Roy.
Forum tersebut di bawah PBB merupakan tempat negara-negara anggota berdiskusi mengenai pemberdayaan masyarakat adat dan cara bekerja sama dengan negara lain, dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara.
“Amat disayangkan, memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaraan forum itu sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, kehadiran individu atau kelompok yang menggunakan forum PBB, meski mewakili NGO, untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tidak dapat diterima, bahkan oleh organisasi internasional itu sendiri.
“Jadi ketika ada orang-orang mencari sensasi yang melakukan hal tersebut sudah jelas-jelas itu melakukan tindakan yang menyalahgunakan forum dan mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali apalagi etika untuk berperilaku dalam masyarakat internasional,” jelas Roy.
(CNN)
