Banjarmasin, mu4.co.id – Pemerintah Kota Banjarmasin berhasil menghemat Rp60 miliar setelah menerapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini mendorong pengeluaran difokuskan pada hal yang benar-benar penting.
Menurut Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Ikhsan Lutfi, penghematan dilakukan dengan menunda berbagai kegiatan yang dianggap tidak mendesak.
“Kami fokus pada kegiatan yang benar-benar pokok di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ungkap Ikhsan dikutip dari Radar Banjarmasin, Ahad (1/6).
Sejumlah kegiatan yang ditangguhkan mencakup perjalanan dinas, forum diskusi (FGD), serta beberapa proyek infrastruktur, termasuk perjalanan dinas anggota DPRD.
“Efisiensi anggaran ini sangat relevan dengan situasi saat ini, terutama mengingat Kota Banjarmasin tengah menghadapi darurat sampah. Oleh karena itu, sebagian besar anggaran difokuskan untuk mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.
Ikhsan mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi awalnya mendapat protes dari beberapa SKPD. Namun, setelah dilakukan pendekatan dan dialog, kebijakan tersebut perlahan mulai diterima oleh para pihak terkait.
“Sempat terjadi protes dan gejolak, tetapi alhamdulillah semuanya bisa memahami maksud efisiensi ini,” tambah Ikhsan.
Hingga Mei 2025, Pemko Banjarmasin telah berhasil mengamankan penghematan sebesar Rp60 miliar.
Menanggapi potensi penumpukan pekerjaan di akhir tahun akibat penundaan sejumlah kegiatan, Ikhsan mengakui hal itu bisa terjadi. Meski begitu, ia yakin hal tersebut dapat diatasi melalui penyesuaian jadwal kerja di masing-masing SKPD.
“Penumpukan kerja memang mungkin terjadi, tetapi kami berupaya keras untuk menata kembali agar hal itu tidak terjadi,” tuturnya.
(Radar Banjarmasin)
