Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng kepada 33.244.408 penerima untuk alokasi pada Februari–Maret 2026.
Total disiapkan 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng dengan anggaran Rp11,92 triliun. Penyaluran dilakukan sekaligus setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas terbit, dengan jatah 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per penerima per bulan.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan ini merupakan upaya pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri sekaligus menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat rentan.
Baca Juga: Prabowo Resmikan 1.179 SPPG Polri, Tegaskan Komitmen Ketahanan Pangan Nasional!
“Dengan segala kerendahan hati, atas nama pemerintah, mari kita jaga harga pangan di bulan suci Ramadan. Bahkan Bapak Presiden kita, pernah tiga kali sehari menelpon. Bagaimana harga pangan? Beliau selalu katakan, jaga rakyat dan terus berpihak pada rakyat,” ungkap Amran dalam keterangan tertulis, dikutip dari detik finance, Selasa (17/2).
“Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat,” lanjutnya.
Berdasarkan laporan Bapanas per 13 Februari 2026, stok beras nasional di Bulog mencapai 3,53 juta ton, terdiri dari 3,34 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 188,5 ribu ton beras komersial. Sementara stok minyak goreng di Bulog sekitar 15 ribu kiloliter.
Baca Juga: Penyaluran MBG Selama Bulan Ramadhan Dibagi 4 Skema. Begini Mekanismenya!
Program bantuan sebelumnya telah menjangkau 18,16 juta penerima hingga 31 Januari 2026, dengan distribusi 363,3 ribu ton beras dan 72,6 ribu kiloliter minyak goreng.
Pemerintah juga menegaskan kesiapan melanjutkan program bantuan pangan, dengan dorongan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Stok pangan pemerintah dinilai sangat memadai untuk mendukung program pro rakyat ini. Ketersediaan tersebut sejalan dengan lonjakan produksi pangan dalam negeri yang meningkat signifikan pada awal 2026.
(Detik Finance)
