Jakarta, mu4.co.id – Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal itu ia sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10).
Penambahan anggaran tersebut menggunakan uang sitaan dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang nilainya mencapai Rp13 triliun. Selain dari uang sitaan korupsi, ia juga akan mencari sumber anggaran lainnya.
“Mungkin yang Rp13 triliun yang diambil oleh jaksa agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dilansir dari cnnindonesia, Rabu (22/10).
Prabowo mengatakan pendidikan adalah hal yang penting. Ia merujuk teori 1 persen dari populasi sebuah negara memiliki IQ di atas 120. Dan tidak selamanya mereka yang ber-IQ tinggi itu berasal dari keluarga yang mampu.
Menurutnya, pemerintah dan jajarannya harus berperan aktif mencari anak-anak unggulan itu dan memfasilitasi ke sarana pendidikan yang lebih baik. Ia mengatakan populasi 1 persen tersebut di Indonesia mencapai 2,8 juta orang.
“Cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh,”ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga ingin LPDP anggarannya ditambah untuk mendukung pendidikan kedokteran demi mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Ia berniat menambah fakultas-fakultas kedokteran sehingga jumlah mahasiswa bertambah dan bisa memenuhi kekurangan jumlah dokter.
Baca juga: Krisis Dokter Spesialis di Indonesia, Ini Solusi Pemerintah!
“Kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan. Berarti kita harus menambah fakultas-fakultas kedokteran. Dan fakultas kedokteran yang ada pun harus ditambah jumlah mahasiswanya,” ungkap Prabowo dilansir dari kompas, Rabu (22/10).
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah anggaran dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sebesar RP13 triliun, sesuai dengan arahan Presiden tersebut.
Namun, Purbaya menegaskan penambahan anggaran tersebut belum bisa dilaksanakan sekarang. “Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang nggak bisa,” ujar Purbaya menjawab singkat tanpa menjelaskan alasan penambahan anggaran itu belum bisa sekarang, dan pihaknya juga belum menerima arahan detail dari Prabowo, dilansir dari katadata.co.id, Rabu (22/10).
(CNNIndonesia, kompas.com, katadataco.id)
