Ankara, mu4.co.id – Saat ini, Israel menghadapi krisis persediaan senjata yang digunakan dalam serangan terhadap wilayah Palestina. Selain karena boros pemakaian amunisi, negara-negara lainnya juga mulai menahan diri dari memasok alat-alat dan amunisi kepada Israel.
Belgia dan Italia, dua negara anggota NATO, telah setuju untuk menghentikan semua ekspor senjata, amunisi perang, dan bahan peledak bubuk mesiu ke Israel.
Penangguhan tersebut terjadi setelah Mahkamah Internasional menentang invasi dan tindakan genosida yang dilakukan Israel, yang menyebabkan jumlah korban jiwa mencapai 27.000 orang, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu Ajansı.
Baca Juga: 108 Hari Genosida, Israel Tewaskan 11.000 Anak & 7.500 Wanita Palestina!
Dalam pernyataan tertulisnya, Pemerintah regional Wallonia di Belgia mengungkapkan bahwa mereka akan mengambil langkah tegas terhadap tindakan genosida yang dilakukan Israel. Salah satu langkahnya adalah dengan menangguhkan dua izin yang sebelumnya diberikan kepada perusahaan PB Clermont, yang sering memasok senjata ke Israel.
“Izin ekspor yang diberikan pada awal 2023 kepada pabrik amunisi PB Clermont yang berlokasi di Engis (Liège) kini ditangguhkan oleh Menteri-Presiden Wallonia Elio Di Rupo sesuai Perintah Mahkamah Internasional,” kata Menteri Perumahan Belgia, Christophe Collignon dilansir dari TribunNews, Sabtu (10/2).
“Adapun penangguhan MOU ini akan dilakukan mulai akhir bulan Februari 2024,” tambah Collignon.
Langkah serupa juga diambil oleh Pemerintah Italia, seperti yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Antonio Tajani. Italia telah menghentikan pasokan senjatanya kepada pabrik-pabrik di Israel, meskipun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terus mendesak untuk segera mengirimkan senjata tambahan ke tentara yang beroperasi di Jalur Gaza.
Negara yang menghentikan pasokan senjata
Selain Belgia dan Italia, beberapa negara besar lainnya telah mengambil tindakan serupa dengan menghentikan semua kerjasama ekspor senjata untuk mendukung upaya mengakhiri genosida di Gaza. Contohnya, perusahaan Jepang, Itochu Corp, mengumumkan bahwa unit penerbangan mereka akan mengakhiri kerja sama dengan perusahaan senjata Israel Elbit Systems Ltd. pada akhir Februari karena konflik di Jalur Gaza.
Kepala Keuangan Itochu, Tsuyoshi Hachimura, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel bulan lalu untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina.
Baca Juga: Tarik Pasukan dari Perang Gaza, Pertanda Israel Kalah Perang?
Langkah ini diikuti oleh pertimbangan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, yang sedang mempertimbangkan rencana untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel. Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika juga setuju untuk membatalkan transfer dana bantuan militer sebesar 17,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 276 triliun untuk Israel.
“DPR AS menolak rancangan undang-undang bantuan untuk Israel yang diperkenalkan oleh Partai Republik pada akhir pekan lalu, karena tidak diajukan dengan itikad baik,” ucap Pemimpin Minoritas Demokrat di DPR Hakeem Jeffries
Australia ikut menunda pengiriman senjata dan peralatan tempur untuk militer Israel setelah pecahnya perang di Gaza pada 7 Oktober. Sejak itu, pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mulai mengabaikan permintaan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk menyetujui ekspor senjata dan peralatan militer.
Meskipun tidak memberikan informasi terperinci mengenai alasan penundaan tersebut, pemerintah Australia mengindikasikan bahwa agresi Israel telah menyebabkan peningkatan drastis korban jiwa di Gaza, mencapai lebih dari 26 ribu orang.
“Tampaknya ada tindakan ‘lambat’ yang disengaja dalam segala hal yang berkaitan dengan Israel sementara perang di Gaza terus berlanjut,” ungkap sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Akibat penangguhan ekspor senjata, militer Israel yang beroperasi di Jalur Gaza menghadapi potensi krisis persediaan senjata. Media Israel telah melaporkan bahwa kepercayaan terhadap unit militer di Jalur Gaza terus menurun terhadap otoritas Netanyahu setelah pemerintah menunda pengiriman senjata ke medan pertempuran.
Sumber: TribunNews
